Bupati Dan DPRD Padang Pariaman Gelar Pertemuan Bersama Sopir Angdes Dan Pedagang Pasar

Bupati Padang Pariaman Gelar pertemuan bersama puluhan sopir Angdes dan beberapa pedangang pasar didampingi Oleh DPRD padang pariaman.

Bupati Padang Pariaman Gelar pertemuan bersama puluhan sopir Angdes dan beberapa pedangang pasar didampingi Oleh DPRD padang pariaman.

Advertisements

Padangpariaman, PADANGTODAY.com-Bupati Padangpariaman dan Anggota DPRD gelar pertemuan dengan para sopir Angdes dan pedagang pasar terkait dengan permasalahan Perwako yang melarang Angdes masuk ke terminal semula, Kamis (9/4) di aula pertemuan Kantor Bupati Jl. Merdeka 45 Pariaman.

Pertemun tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumya antara sopir Angdes dan DPRD Padang Pariaman pada Kamis(2/4) beberapa waktu. Pertemuan kali ini dihadiri oleh Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, Ketua DPRD Faisal Arifin dan Anggota, Forum Komunikasi Pimpina Daerah FORKOPIMDA, dan Organda, LSM serta tokoh masyarakat setempat yang mewakili pedagang pasar dan sopir Angdes.

Pedagang dan sopir Angdes berdialog langsung dengan Ali mukhni dan Anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Perwako yang melarang Angdes masuk ke Kota Pariaman, sehingga terjadinya aksi mogok oleh Angdes dan pedagang.

Romi Rusli SE, ketua APPSI Kota Pariaman mengatakan, akibat aksi mogok tersebut berdampak pada segala lini yang membutuhkan transportasi dari Desa ke Kota dan sebaliknya, tidak hanya mengganggu jam masuk kantor para pekerja dan jam pelajaran para pelajar sekolah, namun juga berdampak vital pada penjualan para pedagang harian di Pasar Pariaman. Permasalahan ini dengan dilahirkannya Perwako oleh Pemko Pariaman, yang melarang Angdes masuk langsung ke Kota Pariaman, jelas Romi.

“Para pedagang menghendaki Angdes untuk masuk lagi ke Pasar Pariaman, karena jika angkutan sudah kembali masuk otomatis pasar akan jadi ramai, sehingga pedagang diuntungkan,”ungkap Romi.
Pada kesempatan yang sama seorang perwakilan tokoh masyarakat Buyung mengatakkan, bahwa perwako yang dilahirkan tersebut tidak mencereminkan UU No.23 tahun 2014 dan sudah basi, dan perlu ditinjau ulang kembali.

“Undang-undang tersebut mengatakan bahwa setiap daerah yang aka melahirkan Peraturan yang akan diputuskan oleh kepala daerah yang saling berkaitan dan berhubungan dengan masalah umum harus ada komunikasi terlebih dahulu antar pimpinan daerah bersangkutan terutama kepala daerah, unsur Muspida dan Muspika, selain itu Perwako tersebut sudah basi karena sudah lebih dua tahun belum juga jadi Perda,” tukas Buyung.

Sementara Ketua DPRD Pariaman Faisal Arifin mengatakan, Hasil mediasi ini akan dibawa oleh Pemkab Padang Pariaman dalam pertemuan nantinya dengan pihak Pemko Pariaman pada Senin(13/4) yang akan datang.

“Permasalahan ini tidak hanya menyangkut masalah perekonomian namun sudah mengarah pada gangguan stabilitas nasional bahwa akan menindak lanjuti dan membicarakan kembali serta mengkaji ulang Perwako tersebut bersama Muspida dan usnsur pimpinan derah,”ungkap Ketua DPRD Padangpariama Faisal Arifin.

Kemudian pada kesempatan itu Ketua Angdes KOPPAR, Rinaldi meminta pada Bupati disaat dialog, untuk memberikan izin para sopir Angdes agar beropersi kembali pada Senin tersebut, sambil berjalannya komunikasi antar pimpinanan daerah, dikarenakan sudah masuknya hari H Ujian Nasional.
Gayung bersambut, permintaan tersebut ditanggapi Ali Mukhni dan ia juga berjanji aka menacarikan solusi supaya Angdes bisa masuk kembali ke pusat Kota Pariaman untuk lancarnya proses Ujian Negara UN.

”Dikhawatirkan akan mengganggu saat berlangsung proses jam masuk Ujian Negara UN, karena para pelajar di Kota Pariaman sebagian besar bertempat tingga di Kabupaten Padang Pariaman, untuk itu kita juga akan menyiapkan armada tambahan yang akan diposisikan di dua titik utama untuk antar jemput pelajar nantinya,” tandas Ali Mukhni sambil memerintahkann kepada Kadishub untuk mencatat lokasi penjemputan dan bis yang akan dipersiapkan.(eri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*