Bupati Sampaikan Jawaban pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD 2016

Rapat Paripurna DPRD Limapuluh Kota, Bupati Irfendi Arbi Usung Program Kebutuhan Masyarakat

Rapat Paripurna DPRD Limapuluh Kota, Bupati Irfendi Arbi Usung Program Kebutuhan Masyarakat

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Menanggapi saran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait agar pemerintah daerah mengajukan revisi perda RTRW sekaitan dengan telah disahkannya Perda tentang RPJMD 2016-2021 dan Perda tentang OPD, Bupati menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang telah dilakukan proses peninjauan kembali (PK) RTRW. Hal itu sebagai langkah awal dalam melakukan revisi Perda.

Hasil PK RTRW ini merupakan syarat utama dan dasar untuk menentukan bentuk revisi RTRW yang akan dilakukan. Progres PK RTRW yang sedang dilakukan telah mencapai 90 % yaitu asistensi, konsultasi dengan dinas prasarana jalan, tata ruang dan permukiman Sumatera Barat yang akan memberikan rekomendasi bentuk revisi Perda RTRW yang akan dilakukan.

Dalam proses PK RTRW, disampaikan Bupati akan dilakukan sinkronisasi dengan Perda RPJMD dan Perda OPD, sehingga hasil pembahasan Perda RTRW ini sesuai dengan yang diharapkan dan telah diusulkan dalam Prolegda tahun 2017.

Terkait dengan jumlah penambahan dana alokasi khusus (DAK) nagari sehingga pemenuhan dana transfer ke nagari meningkat drastis sesuai dengan amanah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pemkab berharap agar pemerintah daerah meningkatkan kemampuan SDM perangkat nagari dalam hal pengelolaan keuangan di nagari. Perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari telah dilaksanakan tiga tahun terakhir sampai tahun 2016 dalam bentuk pelatihan pengelolaan keuangan nagari bagi perangkat nagari khususnya sekretaris dan bendahara nagari.

Untuk meningkatkan SDM aparatur nagari pada tahun 2015 pemerintah daerah telah melatih aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan nagari, ke depan SDM perangkat nagari akan selalu ditingkatkan melalui Bimtek dan pelatihan sebagaimana yang sudah tercantum dalam Perda nomor 6 tahun 2016 tentang  RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2016-2021.

Tentang kenaikan jumlah belanja bantuan kepada partai politik yang meningkat dari 850.000.000 rupiah menjadi 1.107.329.280 rupiah, dijelaskan bahwa penambahan alokasi ini didasarkan kepada surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 213/2281/Polpum tanggal 30 mei 2016. Untuk Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang tidak disalurkan pada tahun 2015 maka dianggarkan kembali pada tahun 2016. Sehingga sesuai dengan perhitungan direncanakan penambahan alokasi bantuan kepada partai politik sebesar 257.392.280 rupiah.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*