DANDIM: NETRALITAS TNI TIDAK BISA DI TAWAR-TAWAR

Padang-today.com – Dandim 0309/solok Letkol Arh Priyo Iswahyudi menyatakan, netralitas dalam pemilu/pilkada bagi TNI adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi hal ini begitu penting untuk dimengerti, dipatuhi dan ditaati serta diimplementasikan oleh setiap Prajurit kodim 0309/solok dalam kehidupan sehari hari demi soliditas.

Advertisements

“Keutuhan dan kebersatuan Prajurit yang pada akhirnya akan terwujud profesionalisme TNI secara utuh dan menyeluruh, terlebih pada dewasa ini dimana pembangunan postur TNI sedang gencar dikaksanakan di semua tingkatan,”kata

Dandim 0309/solok Letkol Arh Priyo Iswahyudi.

Lebih lanjut Letkol Priyo memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit Kodim 0309/solok terkait dengan Netralitas TNI menyampaikan bahwa Pemilu/Pemilukada mempunyai nilai yang sangat strategis bagi perjalanan dan keberlangsungan pembangunan Daerah dan Bangsa Indonesia ke depan, hal ini tentu sejalan dengan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 2 ditegaskan bahwa Tentara Profesional ialah Tentara yang tidak berpolitik praktis.

“Tidak berpolitik praktis dimaknai dengan Konsistensi Netralitas TNI yang merupakan bagian dari komitmen TNI dalam rangka ikut serta mensukseskan Pemilu/Pemilukada, dimana TNI lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau kepentingan golongan,”jelasnya.

Terkait dengan Netralitas ini Dandim lebih lanjut menyampai kan walaupun di tiga wilayah teritorial tanggung jawab Kodim 0309/solok pada 2018 tidak melaksanakan pilkada namun dihadapkan dengan semua tahapan pemilu 2019 Dandim telah menjalin kerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk memberikan penjelasan tentang tahapan pemilu kepada seluruh Prajurit, sehingga seluruh Prajurit Kodim 0309/solok jelas dan paham sekaligus bisa memantau dilapangan.

Selain itu Dandim juga berupaya dengan membekali seluruh Prajurit dengan buku saku tentang netralitas TNI.

Ia menyatakan,terkait dengan kemungkinan adanya Prajurit Kodim 0309/Solok yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala/wakil kepala daerah dan atau ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mengikuti aturan yang berlaku  tentang ketentuan anggota TNI yang ikut  mencalokan sebagai Kepala Daerah, sesuai atuaran undang-undang PKPU Pasal 7 Ayat 2 secara tegas diatur.

“Bahwa anggota TNI, harus menyatakan secara tertulis untuk mengundurkaan diri sebagai Tentara Nasional Indonesia,”imbuhnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*