Data Pemilih Pilkada Padang Rawan Konflik

Padang-today.com – Data Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kota Padang tidak sinkron dengan data pemilih pemilu potensial (DP4) yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri.

Advertisements

“Sangat disayangkan tidak ada kecocokan data pemilih di Kota Padang,”kata Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra di Padang.

Ia menjelaskan,perbedaan ini nantinya bakal menjadi konflik dikemudian hari saat pencoblosan pada 27 Juni 2018.

“Permasalahan yang sangat penting yang dapat menimbulkan konflik besar  bahkan bisa menjadi suatu tindak pidana,”ungkapnya.

DPRD sebelumnya sudah menyampaikan pada KPU Padang. Ini sangat memprihatinkan, DPRD Padang selaku pengawasan, kalau tidak di indahkan tentu ada resikonya.
“Sudah kita ingatkan dari awal karena kita harus menghindari konflik,”tegas Wahyu.

Ia menyatakan,pernyataan dari KPU Padang pada saat rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi I DPRD Padang bersama KPU Padang dan Panwaslu, Senin (19/3) lalu di dapati bahwa untuk DPS ditetapkan KPU tidak singkron.

Terjadi selisih data dimana hasil dari Coklit  KPU Padang sebanyak 536,045 yang akan di tetapkan menjadi DPT sangat jauh terjadi perselisihan dari data DP4 sebanyak 634.197.

“Jadi ini sudah terjadi selisih pemilih di Padang sebanyak 98.152, ” katanya.

Bahkan usai rapat dengar pendapat tersebut langsung dilaksanakan studi banding bersama pihak terkait agar persoalan tersebut bisa dicarikan solusi ke pusat.

Selain itu kita juga memfasilitasi dan dari Dirjen Disdukcapil bersedia menanti dari KPU Padang, tapi malah dari pihak KPU sendiri yang tidak mau.

“Malah sampai kemarin dalam rapat  KPU Padang masih bertahan dan bersikukuh dalam hal ini,”sesal Wahyu.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Padang,Azirwan menyatakan, berdsarkan data di dapat, warga yang punya e-KTP saja di Kota Padang ada sebanyak 589.000, namun malah dari hasil Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) telah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) malah turun lagi menjadi 536,045.

Nah itu kan sudah jelas berselisih, malah makin turun lagi. Dari DP4 Disdukcapil Padang yang telah disampaikan ke Kementerian pusat sebanyak 634.197 sementara dari KPU Padang hanya 536,045.

“Jadi ini sudah terjadi selisih sebanyak 98.152 dan jumlah itu cukup besar,”katanya.

Ia menjelaskan, dari studi banding yang kita laksanakan bersama pihak terkait, daerah yang kita kunjungi DKI Jaya disana kita melihat adanya transparansi, pihak terkait bekerja siang malam, bergerak agar perselisihan data dapat diatasi, bahkan disana menjadi yang terbaik se Indonesia dengan persentase mencapai 70 persen.

KPU bahkan mau sinergis dan singkornisasi dengan disdukcapil soal pendaataan warga.

“Tapi kalau kita melihat dengan caranya KPU Padang saat ini saya menilai kinerja KPU Padang tidak transparansi,” katanya.

Terkait persoalan data pemilih DPRD Padang pada Senin, 16 April 2018, berencana akan mengundang seluruh instansi terkait yakni, Forkopimda, Kesbangpol, Panwaslu,Disdukcapil, KPU Kota Padang, Gakkumdu.

“Agar persoalan ini diketahui semua pihak supaya tidak terjadi konflik nantinya dan bagaimana caranya nanti dengan data bagi pemilih yang belum masuk, bagaiman font nya itu harus kita ketahui, “pungkas Azirwan.

Sementara itu tempat terpisah Muhammad Sawati menyatakan,proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kota Padang mendatang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 2 Tahun 2017.

“Kita bekerja dalam melakukan pendataan pemilih sesuai dengan peraturan perundangan yang ada,”katanya.

Ia menjelaskan berdasarkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 634 ribu lebih.

DP4 ini kemudian dikirimkan pada KPU-RI,KPU-RI meminta DPT terakhir sedangkan DPT terakhir yakni Pilgub.

“DPT pilgub Padang ini sebanyak 548 ribu lebih. Ada perbedaan DP4 dengan DPT pilgub,inilah menjadi pertambahan pemilih,”katanya.

Sesuai peraturan perundangan,lanjut Sawati langkah dilakukan yakni KPU-RI melakukan analisa data kemudian dilakukan singkronisasi berapa pertambahan pemilih sebelumnya.

“Ada 10 kreteria bisa dilakukan untuk penambahan data pemilih,”ungkapnya.

Ia menambahkan, singkronisasi data ini menghasilkan sebanyak 583 ribu lebih.

“Jadi 583 ribu ini dijadikan model A KWK dan nama ini dikirimkan ke Padang dan menjadikan dasar oleh KPU Padang untuk coklit.
Kemudian KPU melakukan pencoklitan ke lapangan,”imbuhnya.

Warga Padang tidak terdata jangan khawatir tidak dapat untuk memilih. “KPU bisa juga memasukan dalam daftar pemilih tambahan atau arga masih bisa datang ke TPS dengan menggunakab Surat Keterangan dari Disdukcapil,”jelas Sawati.(nat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*