Demi Kemajuan Kota Pariaman, Perwako Menjadi Harga Mati Tak Ada Tawar Menawar

Bupati Padang Pariaman,Walikota Kota Pariaman dan Polres Pariaman duduk semeja.

Bupati Padang Pariaman,Walikota Kota Pariaman dan Polres Pariaman duduk semeja.

PARIAMAN, PADANGTODAY.com-Berbicara Terminal Jati Pariaman mungkin telah lama akan-akan dioperasikan. Bahkan telah berulang kali dilakukan percobaan operasional Terminal Jati Pariaman. Padahal Terminal Pariaman adalah aset negara yang perlu dioperasikan dan dimanfaatkan kegunaannya untuk masyarakat kemajuan daerah dan ekonomi masyarakat.

Pantauan Padangtoday di lapangan, melihat kondisi demikian, Walikota Pariaman H Mukhlis R melahirkan Peraturan Walikota Pariaman nomor 29 tahun 2012. Dengan lahir perwako tersebut mau tidak mau operasional Terminal Jati Pariaman harus dilaksanakan. Namun, perwako masih tetap melakukan tahapan-tahapannya.

Akhirnya, dalam pelaksanaan Perwako Pariaman itu dilaksanakan sosialisasi dengan semua pihak terkait terus dilakukan. Bahkan Pemko Pariaman melakukan percobaan operasional Terminal Jati dengan memindahkan Terminal Muaro Pariaman, untuk angkutan desa .

Dengan pemindahan Terminal Muaro Pariaman pada tahun 2012, dengan lahir perwako mendapat tantangan dari angkutan desa. Akhirnya, pada tahun itu angdes kembali masuk ke Terminal Muaro Pariaman. Namun, diawal tahun 2015 perwako tersebut harus diberlakukan Pemko Pariaman dan tidak ada tawar menawar.

Namun, sebelum dilakukan operasionalnya, Pemko Pariaman memindahakan operasional pedagang sayur di Pasar Pariaman ke pasar Terminal Jati Pariaman. Mulai dari pedagang ikan, daging dan sayur-sayuran telah dipindakan ke Pasar Terminal Jati Pariaman. Bahkan Pasar Terminal Jati tersebut setiap hari hingga kini telah mulai ramai.

Apalagi dengan ada anjuran Walikota Pariaman H Mukhlis R untuk semua PNS di lingkungannya belajanya ke Pasar Terminal Jati. Semua itu dilakukan Pemko Pariaman dalam rangka mengatur daerahnya pasca telah menjadi kota otonom tahun 2002 yang lalu. Dengan pengaturan tentu Kota Pariaman tidak sembraut lagi.

Ditambah lagi Kota Pariaman ingin meraihi Wahana Tata Nughara (WTN) lengkap, dalam bidang tertib lalulintas dan tertib angkutan ( traportasi ). Selama ini Kota Pariaman baru mendapatkan WTN tertib berlalulintas, belum lagi tertib traportasi. Atas dasar itulah Pemko Pariaman melakukan penataan transportasi daerahnya.

Akan tetapi, penerapan Perwako Pariaman itu kembali mendapat tantangan. Padahal, Walikota Pariaman H Mukhlis R telah menegaskan, tidak ada tawar menawar lagi dalam persoalan pemindahan Terminal Muaro Pariaman ke Terminal Jati Pariaman. Semua itu dilakukan untuk kemajuan Kota Pariaman yang lebih baik.

Sayangnya, masih ada halangan dan rintangan. Namun, Pemko Pariaman tetap bersikukuh dengan perwako. Akhirnya, terjadi gejolak dari angkutan desa jurusan utara. Tapi, perwako tetap menjadi harga mati. Sebab, perwako untuk kemajuan Kota Pariaman dalam mangatur daerahnya yang telah menjadi kota otonom.

Berdasarkan hal demikian, Kapolres Pariaman AKBP Gandung D Wardoyo SIk mengundang Pemko Pariaman dan Pemkab Padangpariaman untuk tindak lanjuti operasional Terminal Jati Pariaman. Sebab, dalam operasional Terminal Jati Pariaman telah makan korban. Bahkan kini Polres Pariaman telah menahan empat pelaku dan korban diwat di puskesmas.

Dalam pertemuan tersebut, Pemko Pariaman dan Pemkab Padangpariaman duduk satu meja. Antara Bupati H Ali Mukhni dan Walikota Pariaman H Mukhlis R duduk satu meja untuk pembahasan yang lebih baik tentang Terminal Jati Pariaman. Namun, dalam pertemuan tersebut perwako tetap berlaku dan tidak ada tawarannya.

Namun dalam pertemuan tersbeut patut diacungi jempol. Kedua belah pihak telah duduk semeja dan telah menghasilkan tujuh kesepakatan yang harus dipatuhi okeh masing-masing pihak.

“Alhamdulillah, kita hormati Keputusan Walikota yang mengatur jalur masuk angkutan pedesaan ke wilayah kota. Bersama stakehokders dan disaksikan oleh Anggota DPR RI H. Refrizal, kita telah hasilkan tujuh keputusan yang disepakati,” kata Bupati saat itu.

Ditambahkannya ia apresiasi pihak keamanan dari Kepolisian dan TNI yang telah bertindak cepat sehingga terciptanya situasi kondusif pasca insiden berdarah dua hari yang lalu. Ia berharap ke depan tidak terjadi tindakan yang melawan hukum di daerahnya.

Sementara itu, Walikota Pariaman H Mukhlis R meminta angkutan pedesaan (angdes) mematuhi Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2012, dimana angdes harus masuk ke Terminal Jati. Ia beralasan bahwa saat sedang dilakukan penataan tata kota mengenai optimalisasi pengoperasian Terminal Jati Pariaman.

Ia mengaku sebelumnya juga telah menata pasar dengan memindahkan sebagian pedagang ke terminal tersebut. Untuk mendukung meramaikan pasar itulah ia berharap angkutan pedesaan bisa masuk ke Terminal Jati.

“Kita apresiasi Pemkab Padangapriaman yang mendukung Perwako 29/2012. Aturan ini dibuat untuk menata tata kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Mukhlis.

Sementara itu Anggota DPR RI Refrizal apresiasi pemkab dan pemko yang duduk semeja dalam menuntaskan persoalan jalur angkutan pedesaan ke wilayah Kota Pariaman. Ia berharap keputusan rapat yang telah disepakati benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya kira pertemuan antara pemkab dan pemko ini telah memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Saya harap keputusan yang telah dibuat dijalankan dengan baik,” tambahnya.

Hasil keputusan rapat tersebut adalah perwako nomor 29 tahun 2012 didukung Pemkab Padangpariaman dan Kota Pariaman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padangpariaman menyelesaikan semua persoalan angkutan pedesaan dan Kepala Dinas Kota Pariaman menyelesaikan semua persoalan angkutan kota sesuai kewenangan masing-masing.

Angkutan pedesaan tidak lagi memasuki jalur angkutan dalam Kota Pariaman tetapi harus memasuki jalur yang sudah ditetapkan sesuai perwako nomor 29 tahun 2012. Apabila angdes tidak mematuhi aturan yang telah disepakati ini maka diberikan sangsi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organda PadangPariaman dan Kota Pariaman bertanggung jawab tentang angkutannya masing-masing. Peristiwa penganiayaan, pengeroyokan dan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Rabu lalu diusut tuntas.

Peristiwa pengrusakan rambu-rambu lalu lintas yang terjadi dalam wilayah kota pariaman di Simpang Apar pada hari Sabtu dini hari harus diproses sesuai hukum dan Perundang-undangan.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Bupati Ali Mukhni, Waliko Mukhlis Rahman, Kapolres Pariaman AKBP Gandung, Dandim 0308 Letkol Persada Alam, Kadis Perhubungan Kabupaten Budi Utama, Kadis Perhubungan Kota Agusriatman, Organda Kota Solfiardi dan Organda Kabupaten Anis.

Kapolres Pariaman AKBP Gandung D Wardoyo SIk menyatakan, tentang kasus dugaan penganiayan Rinaldi tersebut sampai sekarang tetap dilanjutkan jajarannya. Bahkan telah menahan empat orang tersangka dalam kasus tersebut. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*