Di Payakumbuh Rumah Gadang dan Mushola Dieksekusi

Suasana Eksekusi Rumah Gadang di Payakumbuh.

Suasana Eksekusi Rumah Gadang di Payakumbuh.

PAYAKUMBUH, PADANGTODAY.COM-​​Tanah yang terletak di Kelurahan Sicincin Mudiak, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh terbagi dalam beberapa bidang. Sebidang Tanah perumahan seluas 900 meter persegi yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, terletak di Kelurahan Sicincin Mudiak, yang ada di atas tanah itu, 1 buah bangunan rumah permanen, 1 buah bangunan pondok permanen, 1 buah bangunan mushola

Eksekusi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kamis (25/9) terkait perkara kasasi perdata atas putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor putusan No.2757 K/pdt/2009 antara Kamus (70) dan kawan-kawan melawan Zainali (51) dan kawan-kawan. Tanah itu sudah panjang dan lama, bermasalah.

​Kemudian bidang tanah lainnya seluas 1300 meter persegi yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, yang ada di atas tanah itu, 2 buah bangunan rumah yag terdiri dari 1 buah bangunan rumah gadang permanen dan 1 buah bangunan rumah biasa, kemudian 1 buah pondok kecil yang terbuat dari kayu, 5 buah tebat ikan besar kecil, 1 buah kandang ayam, 8 batang kelapa, 3 batang cengkeh, 1 batang mangga, 1 batang jambak, 1 batang durian, 2 batang coklat.

Kemudian sebidang tanah parak 700 meter persegi yang terletak di Kelurahan Sicincin Mudiak, Kecamatan Payakumbuh Timur, yang ada di atas tanah itu, 1 buah kandang jawi 12 batang kelapa, 2 batang jengkol, 1 batang durian. Kemudian sebidang tanah seluas 500 meter persegi yang juga belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, yang ada di atasnya, 1 buah bangunan rumah kayu, 3 buah tebat (kolam) ikan, 2 buah kandang ayam. Kemudian sebidang tanah seluas 500 meter persegi juga belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh.

“Perkara ini sudah ada sejak tahun 2007 lalu. Saat itu, tergugat ingin membuat sertifikat terhadap harta pusaka tinggi. Kemudian kita cari kesepakatan dalam kaum tidak bisa. Karena tidak ada kata kesepakatan itu maka perkara ini sampai ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, diputuskan sudah menang dan kita ajak kembali damai. Tidak juga bisa, kemudian naik putusan PN Tinggi Padang, juga menang, kemudian sampai ke MA pada tingkat kasasi, inilah putusannya,” jelas Syahril Z. Dt. Pengulu Baso Nan Kuniang, sebagai Datuak dalam kaum, di sela-sela eksekusi, Kamis (25/9) pagi.

Disampaikannya, memang dalam eksekusi ini keseluruhan tanah luasnya lebih kurang 2 hektar, dan beberapa rumah permanen, rumah makan, tempat karaoke, rumah gadang, musholla dan beberapa batang kayu.

“Khusus rumah gadang, memang kita buka dulu, termasuk musala, tetapi kita sudah melakukan musyawarah bersama niniak mamak, dan kita akan bangun kembali, baik rumah gadang maupun musala,” jelasnya.

Eksekusi yang dikawal ratusan personil Polisi dari Polres payakumbuh berseragam lengkap itu, berlansung dengan aman, tertib dan lancar tanpa ada perlawanan. Masyarakat setempat ramai di lokasi, Sicincin Mudiak, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh itu. Sementara tergugat sendiri, saat eksekusi berlansung sudah berada di depan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Jalan Sukarno Hatta, mendirikan tenda.

Sekitar 15 kepala keluarga dan 50 jiwa yang rumahnya dirobohkan oleh eskavator saat eksekusi mengakui tidak memiliki tempat tinggal lagi. Terpaksa sejak Rabu (24/9) malam, sekitar pukul 12.00 WIB telah menginap di tenda berukuran 7 meter itu dipinggir jalan di depan kantor Pengadilan Negeri Payakumbuh.

”Satu tenda mereka ada 15 kepala keluarga dan 50 jiwa. Kini mereka tidak memiliki tempat tinggal, jadi mereka ini masyarakat yang telantar dan menjadi tanggungan negera. Ya, kalau sudah di eksekusi, tentu mereka tidak punya rumah tempat tinggal, tempat berusaha,” ungkap juru bicara 15 korban eksekusi Yudilfan Habib, di tenda depan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Kamis (25/9) siang.

Dikatakannya, masyarakat yang tidak punya rumah ini akan bertahan di tenda sampai negara bertanggungjawab terhadap mereka dan pemulihan terhadap nama kaum Dt. Tunaro.

“Ini tanggungjawab negara, sesuai dengan pasal 34 ayat 1 UUD 1945, Fakir miskin dan anak telantar ditanggung oleh negara. Ini Harus dipulihkan kembali, kalau tidak ini merupakan persoalan kepercayaan kepada pemerintah, karena orang Minang, memiliki adat dan peraturan adat sendiri yang dilindungi oleh UU. Ini kali kedua, di Kelurahan Sicincin Mudiak ada rumah, gadang dirobohkan melalui eksekusi,” jelas Habib, menyebutkan kalau kaum Dt. Tunaro tidak punah, buktinya mereka ada sekarang.

Sehari sebelumnya Yudilfan Habib, LSM Peduli Luak Limopuluah ini telah memberi tahu Walikota Payakumbuh Riza Falepi tentang rencana masyarakat tereksekusi untuk menginap di areal parkir jalan di depan Kantor Pengadilan Negeri Payakumbuh. Walikota menjawab sms Habib, ”Mohon berkoordinasi dengan Dinas Sosial.”(malin​)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*