Direktorat Jenderal Pajak Bakal Menerapkan Penghapusan Denda Administrasi

Ilustrasi pajak

Ilustrasi pajak

Advertisements

PADANGTODAY.COM – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal menerapkan penghapusan denda administrasi atau sunset policy untuk penunggak pajak yang belum memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 2009 hingga 2013. Penghapusan denda tersebut akan mulai diterapkan pada 1 Mei mendatang dan menjadi salah satu strategi peningkatan setoran pajak.

“Kita akan menerapkan sunset policy, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada WP terdaftar, sudah melapor SPT, bahkan yang belum terdaftar sama sekali untuk memperbaiki SPT 2009-2013,” ujar dia dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (13/4).

Mekar menegaskan Ditjen Pajak memberi waktu kepada WP untuk memperbaiki SPT 5 tahun ke belakang sebelum akhir 2015. Penghapusan denda tersebut akan diberlakukan untuk seluruh jenis pajak.

Menurut dia, penghapusan denda tersebut berbeda dengan sunset policy tahun 2008 lalu. Kali ini, kata dia, penghapusan denda tersebut bersifat wajib bukan lagi sukarela. Penerapannya pun untuk Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik Orang Pribadi dan Badan.

“Kita punya program 5 tahunan. Tahun ini disebut tahun pembinaan, tahun 2016 merupakan tahun penegakkan hukum, 2017 tahun rekonsiliasi, kegiatan mencari dan memberikan perbaikan pengampunan dan penghargaan ke WP, 2018 tahun kesejahteraan PNS dengan tunjangan meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan, lalu 2019 kemandirian APBN,” pungkas dia.

Sebelumnya, penghapusan sanksi administrasi perpajakan atau sunset policy tak tepat diterapkan pada saat ini. Sebab, itu hanya akan tambah menggembosi penerimaan pajak tahun ini.

Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Darmin Nasution menilai penerimaan pajak tahun ini maksimal meningkat 20 persen ketimbang tahun lalu. Jika benar, tetap masih ada shortfall atau selisih kurang sebesar 17,8 persen atau setara Rp 180 triliun antara realisasi dengan target penerimaan pajak tahun ini.

“Kalau kita ambil perkiraan optimistis dan sangat optimistis, rasanya pertumbuhan penerimaan pajak tidak akan melampaui 15 persen-20 persen. Sekalipun tercapai 20 persen, shortfall-nya17,8 persen setara Rp 180 triliun,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta.

Dia menambahkan, tanpa upaya luar biasa dilakukan Ditjen Pajak, penerimaan pajak tahun ini hanya akan tumbuh 10,5 persen. Itu dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen dan inflasi 4,4 persen.

Sekedar informasi, penerimaan pajak hanya dua kali mencapai target dalam sepuluh tahun terakhir (2002-2013). Yaitu, pada 2004 dan 2008.

Pencapaian terakhir itu lantaran kebijakan sunset policy dijalankan Darmin Nasution, kala itu menjabat Dirjen Pajak.

“Kami pernah mencatat lonjakan penerimaan pada 2007-2008. Itu pada saat sunset policy, penerimaan pajak tumbuh 37 persen,” kata Darmin. “Itu pun dengan catatan penerimaan PPh migas sedang melonjak karena harga crude oil meningkat pada waktu itu dengan cepat.
(bim/uil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*