Disdukcapil Limapuluh Kota Sosialisasikan UU Secara Maraton

Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2015 berdasarkan UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diselenggarakan marathon di 13 kecamatan di Limapuluh Kota. Mulai 31 Agustus sampai 17 September dilaksanakan di Gedung UDKP di tiap kecamatan.

”Sosialisasi kita laksanakan di kecamatan-kecamatan secara marathon. Kita buka di Situjuah Limo Nagari dan Akabiluru di Gedung Unit Daerah Kerja Pembangunan Situjuah Limo Nagari. Sosialisasi marathon ini berakhir 17 September di UDKP Kapur IX,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H Afrizal Aziz SH didampingi Kabid Pengendalian dan Pengembangan Kependudukan Asrimelwani SSos, Senin (5/10) di Limapuluh Kota.

Dikatakan Afrizal Aziz, bahwa tujuan utama dari perubahan UU ini, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan. Perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, pertama, masa berlaku e-KTP. Masa berlaku e-KTP yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP.

Disampaikan pemateri dalam Sosialisasi itu, bahwa pelayanan dilaksanakan gratis tanpa pungutan. Semua pelayanan administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis), dikecualikan terhadap pelaporan terlambat dikenakan denda. Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun yang semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Sementara itu, dijelaskan ke seluruh peserta Sosialisasi, bahwa pada pencatatan kematian, bahwa pelapor pencatatan kematian tidak lagi dibebankan kepada keluarga tetapi menjadi kewajiban RT setempat dan untuk Kabupaten Limapuluh Kota menjadi tanggung jawab Kepala Jorong.

”Pun, diaktifkan, Pelayanan Keliling (Stelsel Aktif Pemerintah) dalam pelayanan Administrasi kependudukan, petugas akan mendatangi penduduk dengan pola jemput bola atau keliling. Data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan yang bersumber dari Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintah dalam negeri anatara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” jelas Asrimelwani.

Menyoal manfaat KTP-eL, adalah untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Guna lainnya, mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

”KTP-eL ini dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu. Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta,” ujar Afrizal Aziz menegaskan.

Ada sanksi, setiap orang yang memerintahkan, memfasilitasi, melakukan manipulasi data kependudukan, elemen data penduduk dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun, denda paling banyak Rp75 juta. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling banyak Rp1 M.(dod)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*