DPRD Padangpanjang Puas Jawaban Wali Kota

Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis tengah menyampaikan nota penjelasan terhadap pandangan Fraksi DPRD Padangpanjang.

Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis tengah menyampaikan
nota penjelasan terhadap pandangan Fraksi DPRD Padangpanjang.

Padangpanjang,PADANGTODAY.COM-Nota jawaban yang disampaikan Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis pada Sidang Paripurna DPRD Kota Padangpanjang, Jum’at kemarin. Akan kembali dibahas oleh seluruh fraksi DPRD setempat, melalui rapat kerja yang melibatkan SKPD.

Ketua DPRD Kota Padangpanjang Asril Kasuma setelah sidang paripuran menuyampaikan, nota jawaban yang disampaikan oleh wali kota terhadap pandangan umum fraksi DPRD pada Rabu (29/10) kemarin, telah mencakup seluruh pertanyaaan yang disampaikan.

“Dari nota jawaban yang kita dengar tadi, wali kota telah menyampaikan mengenai berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, meskipun ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya harus disampaikan pada rapat kerja dengan SKPD,” kata Asril Kasuma.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PAN Asyura Detako ketika ditemui menyebutkan, dari jawaban yang disampaikan wali kota memang telah mencakupi seluruh aspek pertanyaan dari Fraksi PAN. Meskipun, dari nota jawaban tersebut belum merinci mengenai pertanyaan yang diajukan oleh fraksi partai berlambang matahari terbit itu.

Sebelumnya, Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Padangpanjang, terhadap nota Rancangan perubahan APBD Kota Padangpanjang  tahun 2014. Disampaikannya, beberapa pandangan fraksi-fraksi yang telah disampaikan beberapa hari lalu, Walikota Padangpanjang Hendri Arnis menyimpulkan, untuk pembangunan Kota Padangpanjang, Pemko bersama DPRD mempunyai tujuan dan komitmen yang sama dalam menyikapi aspirasi dan
kebutuhan masyarakat Padangpanjang .

“Pandangan dan masukan yang signifikan dari Fraksi DPRD Padanganjang itu, harus kita sikapi dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan semangat kemitraan semakin terjalin sinergitas dalam menjalankan amanah rakyat kota Payakumbuh yang kita emban bersama,” ujar Hendri Arnis.

Menanggapi tanggapan fraksi Demokrat mengenai  apa yang menjadi penyebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami penurunan tersebut  dapat dijelaskan dari beberapa sumber penerimaan retribusi daerah memang targetnya harus dikurangi karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta capil yang semula direncanakan sebesar Rp120 juta, dikurangi karena adanya surat edaran Menteri dalam negeri nomor 470/327/sj tanggal 17 Januari 2014 tentang larangan pemungutan uang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan,” sebut Hendri,  selain itu juga adanya penurunan target pendapatan retribusi parker setelah dilakukan penataan tempat  parkir di kawasan pasar.

Disampaikannya, mengenai pemandangan Fraksi  PPP dan Nasdem tentang kenaikan dari pendapatan BLUD harus dibarengi dengan penganggaran pada belanja langsung RSUD Padangpanjang.

“Kenaikan pendapatan BLUD RSUD harus  diiringi dengan peningkatan belanja BLUD, sehingga jumlah pendapatan BLUD sama dengan belanja BLUD RSUD yakni sebesar Rp21 miliyar.  Sementara itu, pada KUA dan PPAS serta rancangan perubahan APBD 2014, dimana  belanja BLUD masih teranggarkan sebanyak Rp 20 miliiar, “ terang Hendri Arnis,  akan meneliti kembali terhadap belanja BLUD RSUD.

Terkait pandangan Fraksi Gerindra/PKS terhadap RANPERDA tentang perubahan APBD yang diajukan Pemko kepada dewan tersebut, lanjut
Hendri,  hal tersebut hanya bersifat umum tanpa memberikan penjelasan dan gambaran tentang apa yang berubah, bergeser, disempurnakan atau realisasi anggaran.

“Dimana nota keuangan hanya mengemukakan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan secara umum atau makro, karena nota keuangan bukanlah merupakan suatu laporan keuangan yang mengemukakan secara rinci atau mikrom,” jawab Hendri dihadapan seluruh fraksi DPRD.

Disampaikannya, secara prinsip nota keuangan tersebut hanyalah sebagai pengantar Ranpersa perubahan APBD. Adapun rincian dari masing-masing struktur perubahan APBD tahun anggaran 2014, baik itu berupa perubahan PAD, perubahan APBD dan perubahan pembiayaan daerah dituangkan dalam buku perubahan APBD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
nota keuangan tersebut. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*