DPRD Payakumbuh Beralasan, Melahirkan Perda Perlu Dilakukan Kunker

Ketua Pansus III DPRD Payakumbuh H Maharnis Zul

Ketua Pansus III DPRD Payakumbuh H Maharnis Zul

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-DPRD Payakumbuh mengatakan, bahwa untuk melahirkan sebuah produk hukum, harus terlebih dahulu dilakukan kunjungan kerja. Maka dari itu, tim panitia khusus (Pansus) III DPRD Kota Payakumbuh berstudi banding ke Kabupaten Pasaman dan Kota Bukittinggi.

Ketua Pansus III DPRD Kota Payakumbuh H Maharnis Zul kepada Sekda Kabupaten Pasaman A Syafei, ketika melakukan kunjungan kerja tentang Ranperda LLAJ ke Pasaman, pengujian kendaraan bermotor, kawasan tanpa rokok dan Ranperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Selasa (31/3).

Selama ini, jelas Maharnis Zul, setiap melahirkan Perda, masih banyak di antara masyarakat yang berbenturan dengan SKPD. Ke depannya, DPRD Payakumbuh tidak ingin lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara masyarakat dengan SKPD.

”Intinya, Ranperda yang kita bahas ini benar-benar bermamfaat bagi masyarakat luas. Tujuan dibuat Perda ini, jelas-jelas untuk masyarakat luas, bagaimana supaya masyarakat nyaman beraktifitas dan tertib dalam penyelenggaran dan tata kelola pemerintahan, seperti 4 Ranperda yang dibahas Pansus III ini,” ujar Maharnis Zul.

Sekda Kabupaten Pasaman A Syafei bersama stafnya; Asisten Pemerintahan Dalisman dan sejumlah SKPD terkait, mengatakan apa yang dikatakan anggota Pansus III DPRD Kota Payakumbuh, sama dengan apa yang dilakukan Pemkab Pasaman.

Diuraikan A Syafei, Kunker Pansus III DPRD Kota Payakumbuh ke Pasaman sangat besar manfaatnya bagi SKPD terkait, karena juga dimanfaatkan oleh Pemkab Pasaman untuk bisa pula menimba ilmu dan mendapat pengalaman yang berharga dari Kota Payakumbuh.

Kemudian, di Pemko Kota Bukitinggi, Rombongan Pansus III DPRD diterima pula oleh Sekda setempat H Yuen Karnova bersama Kabag Pemerintahan Umum Zulfa Akmal dan SKPD lainnya, Rabu (1/4).

”Sebanyak empat Ranperda yang didiskusikan antara anggota Pansus III DPRD Kota Payakumbuh dengan Pemko Kota Bukitinggi tidak jauh berbeda dengan kabupaten Pasaman, semuanya mengacu kepada undang-undang dan aturan yang berlaku. Perbedaannya hanya tergantung kepada kondisi daerah,” tukuk Zulfa Akmal.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*