DPRD Payakumbuh Paripurna, Tolak 3 Ranperda Payakumbuh

Penanda tanganan naskah ranperda menjadi perda oleh Wakil   Ketua DPRD Wilman Singkuan

Penanda tanganan naskah ranperda menjadi perda oleh Wakil ketua DPRD Wilman Singkuan.

Advertisements
Mawi Etek Arianto ketika menyampaikan pendapat terhadap 9   ranperda

Mawi Etek Arianto ketika menyampaikan kesimpulan DPRD terhadap 9 ranperda.

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-DPRD Kota Payakumbuh, seperti pemberitaan Padang Today (http://www.padang-today.com/dari-9-ranperda-3-ditolak-dprd-payakumbuh dan )  sebelumnya, ditolak rekomendasinya. 3 Perda itu, Ranperda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan, dan Ranperda tentang Pengelolaan Area Pasar. DPRD yang menggelar paripurna dijurubicarai oleh Mawi Etek Arianto di depan Pimpinan, Anggota, Wakil Walikota, Muspida, dan SKPD dan undangan lainnya.

”Kesimpulan akhir DPRD, 3 Ranperda setelah melalui proses di DPRD ditolak, dan dikembalikan ke Pemko untuk direvisi dan diajukan kembali setelah diperbaiki,” Mawi Etekl Marianto membacakan hasil pembicaraan tingkat II DPRD Payakumbuh di depan sidang paripurna Senin (20/4).

Selanjutnya mengenai Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat II tersebut berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan dalam rapat kerja, Mawi Etek Arianto menyampaikan bahwa telah berlangsung proses, pembicaraan Tingkat I khususnya Rapat Kerja Panitia Khusus DPRD Kota Payakumbuh  dengan Tim Ranperda.

Rapat ini berjalan cukup lancar dan serius namun dengan suasana pembahasan yang didasari oleh rasa kebersamaan dan tanggungjawab yang cukup tinggi,  Hal ini tentunya tidak terlepas dari komitmen yang dibangun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah sendiri.

Diperolehlah kesepakatan, selama pembahasan  9 (sembilan) Ranperda  yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus dengan Tim Ranperda, antara lain; 1)    Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Payakumbuh. Bahwa pada Ranperda ini, segala bentuk perubahan dan nomenklatur serta masukan selama rapat dengan pansus DPRD dan juga masukan berdasarkan hasil konsultasi pansus harus disesuaikan dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

Lalu, 2)    Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh. Pada Perubahan SOTK dapat saja dilakukan oleh pemerintah daerah, karena urusan Stuktur Organisasi tidak termasuk urusan kongkurent, sehingga boleh dilakukan perubahan dengan kebutuhan daerah, namun demikian tetap memperhatikan azas efesiensi dan efektifitas untuk kepentingan pemerintah daerah.

Selanjutnya, 3)    Ranperda tentang Pembentukan BUMD. 4)    Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Payakumbuh. 5)    Ranperda tentang Perubahan Perda No.07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan 6)    Ranperda tentang Perubahan Perda No.15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada keenam Ranperda tersebut telah memenuhi aspek yuridis, filosofis , dan sosiologis sebuah perda, oleh karena itu dapat direkomendasikan untuk disahkan menjadi perda Kota Payakumbuh.

Pada Ranperda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Mematuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai pasal 59 ayat (4), menyebutkan bahwa paling lama 36 bulan setelah penetapan Perda RTRW harus ditetapkan Perda RDTR, Perda IMB harus sesuai/serasi/selaras dengan Perda RDTR, karena kita belum membahas dan menetapkan Perda RDTR, maka disarankan Penomoran dan Pemberlakukan Perda IMB adalah setelah penetapan Perda RDTR.

Lalu, pada Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan. Berdasarkan hasil konsultasi ke tingkat pusat dalam hal ini Kementerian  Dalam Negeri dan hasil konsultasi ke kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat Ranperda ini belum dapat disahkan menjadi perda karena harus menunggu Peraturan Pelaksana  dari Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan.

Lalu, Ranperda tentang Pengelolaan Area Pasar. Dalam perjalanan  pembahasan ranperda  tentang pengelolaan areal pasar maka direkomendasikan sebagai berikut: pembahasan Ranperda pengelolaan areal pasar ditambah satu kali masa sidang berikut dengan catatan anggota Pansus tetap anggota sekarang. Kajian tentang naskah akademik mohon disiapkan oleh pemerintah daerah sebelum masa sidang kedua , sesuai dengan hasil konsultasi hukum dengan Fakultas Hukum Unand Padang.

Lalu, juga disyaratkan, adanya MoU/kesepakatan kepemilikan antara masyarakat adat nagari yang ada di Kota Payakumbuh , khususnya nagari Koto Nan Gadang dan Koto Nan IV.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*