Ferizal Ingatkan Empat Kompetensi Harus Dipenuhi Pejabat Daerah

Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan.

Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan.

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberi peluang bagi daerah atas hak-hak kebijakannya. Hal tersebut dilihat oleh Wakil Bupati (Wabup) Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan perlu ditunjang dengan kemampuan pejabat daerah untuk memaksimalkannya.

Hal tersebut disampaikan Wabup Ferizal saat apel pagi di kantor bupati setempat, Rabu (25/5).

“Guna menyikapi kondisi itu, para pejabat daerah dituntut perlu menguasai empat kompetensi guna membina karakter, sikap maupun kinerja. Empat kopetensi pejabat itu antara lain, kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural serta tata pemerintahan,” kata Wabup Ferizal.

Dari empat kompetensi yang dimaksud, tidak akan berfungsi maksimal jika tidak memiliki keseimbangan di dalam diri seorang pejabat negara. Ketidakseimbangan itu, nantinya bisa memicu lahirnya para pejabat-pejabat dengan karakter “asal bapak senang”. Kebanyakan pejabat, katanya, hanya meguasai salah satu kompetensi saja.

“Seperti di lingkungan birokrasi pemerintahan kita di Limapuluh Kota ini, saya melihat pejabat kita lebih banyak hanya menguasai kompetensi sosial-kultural. Namun kompetensi teknis, manajerial dan tata pemerintahan dikesampingkan. Harusnya, kan, seimbang supaya terjadi pembinaan diri. Ini sangat perlu, demi keberlangsungan cita-cita daerah kita,” tutur Ferizal.

Putra Lareh Sago Halaban itu menyebut, paradigma yang terjadi sejak era reformasi, hingga kini sudah mengalami perubahan signifikan. Jika saat era reformasi hingga orde baru, pemerintah cenderung disanjung-sanjung, sekarang pemerintah lebih cenderung dikritik dan dihujat. Oleh sebab itu, pejabat pemerintah dituntut bisa merubah pola pikir tersebut.

Jika saja setiap pejabat menguasai empat kompetensi yang dimaksud secara seimbang, lanjutnya, maka kesejahteraan dan penguatan daerah akan terwujud. Begitu pula terkait hak atas kebijakan yang diberikan UU tentang Pemerintahan Daerah, sebenarnya sudah memberikan penguatan secara penuh bagi daerah.

“Daerah setidaknya sudah memiliki tiga penguatan untuk membangun daerah ini. Pertama, kita punya regulasi atas kebijakan dengan otonomi daerah. Kedua, kita punya anggaran, dan ketiga, kita punya personil dan pegawai. Tinggal, bagaimana menentukan arah yang kita inginkan, jika kita semua tidak lambat dan mau membangun inovasi,” tambah Ferizal.(rel/dsp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*