Fraksi PKS PBB Sampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda Perubahan APBD Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2016

Juru Bicara Fraksi PKS-PBB DPRD Limapuluh Kota Hardedi

Juru Bicara Fraksi PKS-PBB DPRD Limapuluh Kota Hardedi

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Fraksi PKS PBB mengawali penyampaian pandangan umum dengan menggaris-bawahi beberapa hal terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 memiliki arti sangat penting terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Disampaikan oleh Fraksi PKS PBB, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat  strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Limapuluh Kota. Fraksi PKS PBB memandang, seharusnya dalam paparan nota keuangan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ini juga harus memperhatikan indikator-indikator kinerja per SKPD.

Berkaitan dengan Nota Perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2016, ada beberapa hal yang menjadi sorotan dan pertanyaan. Pertama, diapresiasinya kinerja Pemerintah Daerah khususnya BPBD dalam penanganan kebakaran hutan yang dekat dengan kawasan perumahan penduduk seperti yang terjadi di Kecamatan Harau dan Kecamatan. Kedua, dipertanyaakn juga tetang kepastian anggaran untuk bonus atlet dalam menghadapi Porprov sebagai reward kemenangan bagi setiap atlet yang bertanding dan berjuang  pada cabang olahraga di Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) mendatang.

Fraksi PKS PBB turut meminta solusi dan penjelasan dari masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, terutama untuk membersihkan kawasan IKK dari perilaku tangan-tangan jahil yang sering merusak sarana IKK. Disamping itu juga banyaknya anak-anak muda yang berpasang-pasangan dan sering nongkrong hingga larut malam, dan lebih parahnya lagi mereka sering kelihatan masih dalam jam sekolah. Selain itu seperti yang telah sampaikan sebelumnya bahwa di lokasi kawasan perkantoran ini juga sudah banyak dijumpai sampah bekas yang tidak layak termasuk obat-obatan yang diduga digunakan untuk mabuk-mabukan. Seperti apa tindakan dan langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah, mengatasi dan memberantas bagian dari Penyakit Masyarakat tersebut.

Keempat, Fraksi PKS PBB kembali menyoroti masalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Dalam proses pengurusan izin ini, kita berharap agar pemerintah lebih serius dalam pengaturan Izin Mendirikan Bangunan tersebut, karena hal ini akan berdampak pada pembangunan jangka panjang nantinya.

Terkait keberadaan dan kondisi SMA 2 Kecamatan Harau Boarding School, Fraksi PKS PBB berharap agar pemerintah daerah melalui dinas terkait agar lebih serius memperhatikan kebutuhan untuk SMA 2 Kecamatan Harau yang berstatus Boarding School ini, terutama untuk peningkatan mutu asrama siswanya. Walaupun sebagaimana yang kita ketahui bahwa terkait SMA dan sederajat sudah dialihkan menjadi kewenangan dari Pemerintahan Provinsi.

Berdasarkan nota penjelasan Bupati tentang Pendapat Asli Daerah yang menjelaskan bahwa Retribusi Daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp. 1.376.980.480,- atau 20,08%. Sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan juga mengalami Penurunan sebesar Rp. 1.079.988.474.

Terkait Kondisi Dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah, dimana dalam rancangan belanja daerah terutama belanja Tidak Langsung yang menjelaskan bahwa Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar 211,36% yang disebabkan adanya alokasi DAK dan Non Fisik untuk kegiatan BOP PAUD dan Hibah lainnya. Sementara Belanja Untuk Bantuan Sosial juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 214.700.000,-. Jadi kami mohon penjelasan dan rincian dari kenaikan Belanja hibah dan sosial tersebut, serta bagaimana kaitan serta hubungannya dengan Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD.

Selanjutnya Fraksi PKS PBB juga mohon penjelasan saudara Bupati terkait kenaikan dari Belanja Tak Terduga yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.000.000.000 yang semula Rp. 3.800.000.000 sehingga menjadi Rp. 6.800.000.000.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*