Fungsi Pengawas Lemah, Komisi III Prihatinkan Kinerja Pemerintah

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Berangkat dari hasil hearing (rapat kerja) dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Komisi III DPRD Padangpanjang sangat memprihatinkan fakta kinerja Pemerintah Kota (Pemko) setempat. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III Hendra Saputra, Senin (25/5) ini.

Advertisements

Komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu setidaknya menyorot tiga hal utam, seperti program pendidika yang tidak terealisasi dengan baik, pengelolaan jaminan kesehatan dan perekonomian serta bidang sosial.

Berkaitan dengan pendidikan, Hendra mengaku sangat menyayangkan hingga saat ini Padangpanjang belum mampu memasuki peringkat baik di Sumbar. Sementara anggaran sebesar Rp42 miliar guna peningatakan mutu pendidikan terhadap kebutuhan sarana prasarana, disebutkannya tidak mampu terkelola dengan maksimal.

“Hingga Mei ini, sebanyak 14 kegiatan yang ada di instansi terkait belum ada yang masuk ke ULP untuk dilakukannya proses tender. Hal ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya peningkatan Silpa secara signifikan di akhir tahun anggaran,” tutur politisi PBB kota berhawa sejuk itu.

Kemudian pada bidang kesehatan meliputi jaminan kesehatan diketahui sangat amburadul terhadap pengelolaan anggaran yang telah tersedia. Di antaranya anggaran untuk 3 ribu masyarakat Padangpanjang saat ini masih mengendap di DKK karena belum didaftarkan pada Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).

“Ini akibat aparatur tidak maksimal melakukan validasi data. Buktinya untuk 4.500 kuota Jamkesmas Saiyo Sakato Sumbar, hanya 3.600 yang terdaftar dan 900 lainnya tersia-siakan. Sementara dua instansi terkait, yakni DKK dan Dinas Sosnaker saling lempat tanggungjawab terkait validasi data,” beber Hendra.

Desfa Remindo dari Partai Golkar secara umum mengaku sangat prihatin terhadap kinerja pemerintah dengan melihat rendahnya serapan anggaran hingga April sebagai salah satu bukti kegagalan. Yakni 6,8 persen atau sebesar Rp23 miliar dari Rp339 miliar diyakini berasal dari kebutuhan belanja rutin. Sementara untuk kegiatan fisik yang juga berhubungan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat, masih nol persen hamper di seluruh SKPD.

“Kegagalan yang terjadi dalam pemerintahan saat ini tidak kita pungkiri juga merupakan tanggung jawab lembaga DPRD. Karena itu setelah memanggil SKPD terkait oleh masing-masing komisi sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan, DPRD segera mengagendakan hearing dengan Walikota untuk meminta kejelasannya,” jawab Desfa melalui selulernya.

Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis dihubungi terpisah menjawab lambannya realisasi kegiatan pada masing-masing SKPD tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan dari pejabat terkait. Dalam pemerintahan disebutkannya terdapat sistem berjenjang naik, bertangga turun. Ada pejabat pembuat kebijakan dan ada pejabat bertugas melakukan pengawasan guna terealisasinya kebijakan tersebut.

“Demikian juga terkait tata kelola pemerintahan, jelas sangat berhubungan langsung dengan kinerja seluruh SKPD. Dalam hal ini pejabat yang membawahi seluruh SKPD, jelas tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga aparatur di bawahnya tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya sesuai jabatan yang diemban,” tegas Wako Hendri sembari menyebut tidak ada alasan ketakutan tersandung hukum jika bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*