Gubernur : Anggota DPRD Harus Dahulukan Kepentingan Rakyat

Gubernur Irwan Prayitno memberikan pembekalan orientasi tugas anggota DPRD Kab Solok, Kota Solok dan Kota Pariaman, masa bakti 2014-2019, Selasa (3/9) pagi.Bukittinggi, PADANGTODAY.com – Gubernur Irwan Prayitno memberikan pembekalan orientasi tugas anggota DPRD Kab Solok, Kota Solok dan Kota Pariaman, masa bakti 2014-2019, Selasa (3/9) pagi.

Gubernur Irwan Prayitno dalam kesempatan tersebut menyampaikan, dalam proses pencalon tentu para calon telah banyak mengeluarkan, pikiran, waktu dan mungkin juga harta benda dalam memperjuangan idealisme dan amanah dari Allah sebagai anggota DPRD. Kita juga tidak terlepas dari UU No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD bahwa keberadaan lembaga perwakilan rakyat adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan.

Pelaksanaan kegiatan orientasi sebagai bekal dalam menjalan fungsi dan hak dan kewajiban akan sama dengan yang sebelumnya akan tetapi juga dalam menjalankan tugas, menjeput aspirasi, penganggarkan, akan tetapi perubahan aturan bisa terjadi setiap waktu. Dalam kegiatan orientasi ini, ada banyak nara sumber, terhadap cara pandangan dalam menambah pengalaman dalam menjalan sebagai anggota Dewan.

“Sebetulnya bagi yang lama sebagai anggota Dewan bisa dijadikan model dan contoh bagi yang baru, untuk diharapkan yang lama agar mengajarkan yang baik-baik saja. Datang terlambat, pulang cepat, sudah berbicara pergi keluar. Ada pula rapat ditunda berhari-hari karena kehadiran tidak cukup korum, tentu hal seperti ini perlu kita perbaiki dengan baik karena rakyat juga akan memberikan penilaian terhadap kerja kita,” tegas Irwan.

Irwan menambahkan, sebagai anggota Dewan dapat bersikap dan berbuat itu sesuai aturan yang berlakukan, jika menginginkan dana hibah jangan berlebihan karena rakyyat menilai kinerja sendiri. Mari kita renungi hasil pemilihan umum saat ini dimana jumlah anggota DPRD incamben rata-rata dibawah 50 persen.

Seharusnya para anggota Dewan incamben memiliki kesempatan dan peluang yang lebih kuat dibandingkan yang baru, karena telah berbuat, namun kenyataannya dilapangan masyarakat juga bicara bahwa apa yang diperbuat anggota Dewan memang sudah tugasnya.

“Karena itu yakinlah, rakyat menilai setiap apa yang kita kerja, dan anggota dewan digaji untuk ngomong. dan pemerintah di gaji untuk kerja dan melayani masyarakat,” ujarnya.

Irwan Prayitno berharap anggota DPRD dan pemerintah daerah satu payung pemerintahan. Karena itu terlambat membahas APBD, kita semua sama-sama berdampak pada kelalaian dalam menjalankan program, tentu juga berpengaruh pada pelayan kepada publik yang berkaitan dengan program Anggaran DPRD, melaksanakan kegiatan dalam kegiatan program, sementara kepala daerah oleh pembiayaan operasional masuk dalam kegiatan rutin. Maka jika terlambat APBD juga berpengaruh kinerja aparat daerah, dalam mencapai penyerapan dan berdampak juga pada penerimaan Tunda bagi aparatur.

DPR-RI sampai saat ini belum juga eat kost, sementara DPRD tidak boleh karena ada aturan yang menetapkan, kenapa DPR-RI juga menjalan fungsi Trias Politika. Pembuatan Perda juga merupakan keberhasilan bersama. Bidang pendidikan untuk kepentingan rakyat, anggota Dewan wakil partai politik, namun dalam fungsinya dia sebagai perwakilan rakyat. Ketua adalah Faksi dan Partai di DPRD.

Anggota Dewan mesti memikirkan kepentingan rakyat, tidak boleh diskriminasi. Orientasi ini mengenalkan, peran funsi dan tupoksi, ideologi, nasionalisme dan komitmen menjalankan amanah secara baik dan benar. Fungsi legislasi, seharusnya keputusan dan kebijakan DPRD sebagai cermin aspirasi rakyat dalam kemajuan pembangunan daerah yang merujuk pada aturan yang berlaku, himbaunya.

Kepala Badan Diklat Drs. Rosman Effen, SH,MSi mengatakan orientasi ini diikuti oleh peserta 509 orang anggota DPRD se-Sumatera Barat. Dan hingga saat ada 180 orang anggota DPRD yang belum difasilitasi badan diklat, karena belum mengusulkan.

“Orientasi pada dasarnya untuk pengenalan tugas dan fungsi DPRD dan dalam kegiatan akan ada 11 materi pelajaran dalam 4 agenda paket materi pembahasan yang diberikan widyasuara. Catatan untuk saat ini Sumbar yang pertama melakukan kegiatan orientasi DPRD di Indonesia,” katanya. (hum/ari)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*