Habib Rizieq: Mendagri Gegabah Soal Pelatikan Ahok

Habib Rizieq Ketua Umum FPI.

Habib Rizieq Ketua Umum FPI.

Advertisements

PADANGTODAY.com– Berbagai alasan dikemukakan Front Pembela Islam (FPI) saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik dan Haji Lulung, soal layak tidaknya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI. Salah satu yang mereka kritik yakni pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang meminta DPRD DKI segera melantik Ahok.

“Mendagri terlalu tergesa-gesa, gegabah menggunakan Perppu 1/2014,” kata Ketua Umum FPI, Habib Rizieq, di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

Untuk diketahui, Pasal 203 dalam Perppu 1/2014, menjelaskan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati dan wali kota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang (UU) 32/2014, wakilnya dapat diangkat menjadi gubernur DKI.

Dia meminta Mendagri menafsirkan dengan benar-benar UU yang dipakai saat Jokowi dan Ahok dilantik sebagai gubernur dan wakil DKI Jakarta.

“Indonesia negara hukum, negara konstitusi, tidak boleh ada pejabat publik menafsirkan UU untuk kepentingan sepihak,” tambahnya.

Dia berharap partai Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta tak menyerah melakukan penolakan Ahok menjadi gubernur DKI. Ditambahkan Rizieq, Mendagri melanggar konstitusional.

“Jangan sampai mendagri menggunakan arogansi. Kalau mendagri menggunakan arogansi kekuasaan, masyarakat bisa menggunakan arogansi kedaulatan,” kritiknya.

“Masyarakat dipertontonkan pejabat menyalahi aturan. Pejabat harus jadi contoh yang baik untuk tunduk pada UU,” sambung Rizieq berapi-api.

Pernyataan Rizieq ini senada dengan ucapan Taufik beberapa waktu lalu. Politikus Gerindra itu mengatakan, berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, wakil kepala daerah tidak otomatis menggantikan kepala daerah yang mundur atau meninggal dunia apabila sisa masa jabatan kepala daerah yang mengundurkan diri itu masih di atas 18 bulan.

Dalam Perppu, kata Taufik, juga dijelaskan pengganti kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan cara mengajukan dua nama calon kepala daerah. Seperti diketahui, menjelang lengser, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpu menggantikan UU 32/ 2004 menyusul penghapusan Pilkada langsung oleh DPR beberapa waktu lalu.(dil/md)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*