Hari 1, Pansus 1 DPRD Payakumbuh, Sambangi DPRD DKI, Temukan Data Mengejutkan

Hari 1, Pansus 1 DPRD Payakumbuh, Sambangi DPRD DKI, Temukan Data Mengejutkan

Hari 1, Pansus 1 DPRD Payakumbuh, Sambangi DPRD DKI, Temukan Data Mengejutkan. Syafrizal (Ketua), Heri Iswandi SE Datuak Muntiko Alam (Wakil Ketua), dan Alhudrie Datuak Rangkayo Mulie (Sekretaris), bersama Koordinator H Suparman, SPd dan para anggota Pansus 1.

Advertisements

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Panitia Khusus I DPRD Kota Payakumbuh, Senin (7/5/2018) menjambangi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Di DPRD DKI Jakarta, Pansus yang dipimpin oleh Syafrizal (Ketua), Heri Iswandi SE Datuak Rajo Muntiko Alam (Wakil Ketua), dan Alhudrie Datuak Rangkayo Mulie (Sekretaris). Pansus 1 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mendapatkan banyak informasi di DPRD DKI.

H. Suparman, SPd selaku koordinator Pansus 1, serta anggota Pansus 1; Edward DF SSos, Hurisna Jamhur SPd, Chandra Setipon AMd, Yanuar Gazali SE, Aprizal M, H, Maharnis Zul SPd, Ridwan SH, Ahmad Ridha SH seluruh anggota Pansus 1 didampingi Sekretariat Nofriwaldi Syawal dan Hendra. Pansus 1 Temukan Data Mengejutkan.

“DKI ternyata juga baru saja mengesahkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Khusus di DKI level penyelesaian surat-surat kependudukan ini selesai di tingkat kelurahan. Prosedur tetap pengurusan pun terkesan sangat cepat. Untuk KTP saja, bisa selesai dalam satu hari pelayanan,” ujar Ketua Pansus 1 Syafrizal dihubungi dari Payakumbuh.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 kota madya; Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan 1 Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk Jakarta Pusat; 8 Kecamatan, 44 Kelurahan. Jakarta Timur; 10 Kecamatan, 64 Kelurahan. Jakarta Selatan; 10 Kecamatan, 65 Kelurahan. Jakarta Barat; 8 Kecamatan, 56 Kelurahan. Jakarta Utara; 6 Kecamatan, 31 Kelurahan. Lalu, Kepulauan Seribu; 4 Kelurahan, 105 Pulau.

“Nah, data total jumlah daerah administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Kotamadya 6, Kecamatan 42, Kelurahan 265, dan Kabupaten 1,” ungkap anggota Pansus 1 Chandra Setipon menyimpulkan.

Soal kependudukan; KTP di DKI serta surat-surat kependudukan dilaksnakan dengan cepat. Perda penyelenggaraan administrasi kependudukan pantas jadi percontohan.

“Hebatnya, berdasarkan informasi sementara dari DPRD DKI, jika ada anak yang lahir, langsung didata oleh pihak Disdukcapil yang ditempatkan di rumah-rumah sakit negeri. Artinya, sistem Three in One, program khusus Disdukcapil DKI menyebabkan melahirkan di rumah sakit negeri, sekaligus orang tua membawa pulang akta kelahiran, terdaftar si anak di BPJS Kesehatan, dapat Kartu Identitas Anak,” ujar Syafrizal kagum.

Kartu Indonesia Sehat di DKI terkoneksi juga dengan Dinas Pendapatan Daerah. Segala harta kekayaan penduduk yang bersangkutan tercatat dan terdaftar secara database.

“Selasa, besok , kita akan ke Capil Pemprov DKI. Kita sinkronkan data yang kita dapat ini dengan di Disdukcapil DKI.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*