Hasil Kesepakatan DPRD Terhadap 9 Ranperda yang Diajukan Pemko Payakumbuh

Sekwan Erwan membacakan keputusan 9 ranperda

Sekwan Erwan membacakan keputusan 9 ranperda

Advertisements
Para SKPD ketika menghadiri paripurna keputusan 9   ranperda

Para SKPD ketika menghadiri paripurna keputusan 9 ranperda

Para anggota DPRD ketika paripurna 9 ranperda

Para anggota DPRD ketika paripurna 9 ranperda

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Juru Bicara DPRD Kota Payakumbuh Mawi Etek

Arianto, membacakan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat  II Terhadap Pembahasan 9 (Sembilan) Ranperda Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama 2015 dalam sidang Paripurna DPRD Senin (20/4). Bahwa Walikota Payakumbuh pada 23 Januari 2015 yang lalu, telah menyampaikan Nota Penjelasan 9 (sembilan)  Ranperda  Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama Tahun 2015.

HASIL KESEPAKATAN

Selama pembahasan  9 (sembilan) Ranperda  yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus dengan Tim Ranperda sudah dapat disepakati antara lain :

1)    Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Payakumbuh.

Segala bentuk perubahan dan nomenklatur serta masukan selama rapat dengan pansus DPRD dan juga masukan berdasarkan hasil konsultasi pansus harus disesuaikan dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

 

2)    Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.

Perubahan SOTK dapat saja dilakukan oleh pemerintah daerah, karena urusan Stuktur Organisasi tidak termasuk urusan kongkurent,sehingga boleh dilakukan perubahan dengan kebutuhan daerah, namun demikian tetap memperhatikan azas efesiensi dan efektifitas untuk kepentingan pemerintah daerah.Selanjutnya :

3)    Ranperda tentang Pembentukan BUMD.

4)    Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Payakumbuh.

5)    Ranperda tentang Perubahan Perda No.07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

6)    Ranperda tentang Perubahan Perda No.15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

 

Keenam Ranperda tersebut telah memenuhi aspek yuridis, filosofis , dan sosiologis sebuah perda, oleh karena itu dapat direkomendasikan untuk disahkan menjadi perda Kota Payakumbuh.

 

7)    Ranperda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Mematuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai pasal 59 ayat (4), menyebutkan bahwa paling lama 36 bulan setelah penetapan Perda RTRW harus ditetapkan Perda RDTR, Perda IMB harus sesuai/serasi/selaras dengan Perda RDTR, karena kita belum membahas dan menetapkan Perda RDTR, maka disarankan Penomoran dan Pemberlakukan Perda IMB adalah setelah penetapan Perda RDTR.

 

8)    Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan.

Berdasarkan hasil konsultasi ke tingkat pusat dalam hal ini Kementerian  Dalam Negeri dan hasil konsultasi ke kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat Ranperda ini belum dapat disahkan menjadi perda karena harus menunggu Peraturan Pelaksana  dari Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan .

 

9)    Ranperda tentang Pengelolaan Area Pasar.

Dalam perjalanan  pembahasan ranperda  tentang pengelolaan areal pasar maka direkomendasikan sebagai beikut :

–          Pembahasan Ranperda pengelolaan areal pasar ditambah satu kali masa sidang berikut dengan catatan anggota PANSUS tetap anggota sekarang

–          Kajian tentang naskah akademik mohon disiapkan oleh pemerintah daerah sebelum masa sidang kedua , sesuai dengan hasil konsultasi hukum dengan fakultas hukum UNAND Padang

–          Adanya MOU / kesepakatan kepemilikan antara masyarakat adat nagari yang ada di Kota Payakumbuh , khususnya nagari Koto Nan Gadang dan Koto Nan IV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*