Indikasi Merusak Kebudayaan Presidium MKAN Pabasko; Revisi UU No 22 Tahun 2009 Berindikasi Merusak Kebudayaan

Padang Panjang, Padang-Today.com – Kesepakatan Pemerintah dan DPR-RI melakukan revisi terhadap undang-undang nomor 22 Tahun 2009, terkait  regulasi transportasi jenis kendaraan roda dua untuk menjadi angkutan umum, cukup menuai kontroversi.  Pasalnya,  segenap pemerhati  dan pelopor keselamatan Lalulintas menolak revisi itu.

Advertisements

Presidium Majelis Kerapatan Adat Nagari Padangpanjang, Batipuah dan X Koto, B.Dt.Pangulu Basa, menolak revisi tersebut,  dimana selain berindikasi merusak kebudayaan dan menambah kesemberautan sekaligus  lemahnya perlindungan pada kendaraan roda dua.

Jika kendaraan roda dua tetap dipaksakan menjadi angkutan umum,  B. Dt.  Pangulu Basa,  menilai, selain minimnya keselamatan juga berdampak rusaknya norma norma kebudayaan khususnya di bumi minang Sumatera Barat ini. Dimana, masyarakat yang tidak muhrim akan bersentuhan fisik secara sengaja atau tidak sengaja.

Disisi lain, lanjut B. Dt. Pangulu Basa lagi,  untuk menjaga keselamatan  penumpang berpegang pada pengendara motor.

“Kami sangat menolak revisi itu atas banyak pertimbangan dan banyak aspek yang sangat merugikan masyarakat. Hal ini sangat aneh dan terkesan mubazir, tidak satupun negara didunia ini melegalkan kendaraan roda dua ini jadi angkutan umum.  Saya mewakili  Niniak Mamak Pabasko, sangat tidak setuju jika dengan revisi UU 22 itu,” tegasnya.

Disampaikannya, atas dasar itulah UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas  dan angkutan jalan mengamanatkan  sepeda motor bukan untuk transportasi angkutan umum.

Dikatakannya,  penolakan tersebut berdasarkan kepeduliannya terhadap keselamatan warga Pabasko, padahal masyarakat adalah aset utama bangsa dan negara, yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kami juga mendengar tingginya aroma bisnis di dalam merevisi undang undang tersebut, dan informasi bahwa rencana  revisi tersebut merupakan bentuk tekanan pihak atau kelompok kapitalis yang ingin meraup keuntungan dari bisnis transportasi umum dengan menggunakan kendaraan sepeda motor,”katanya.

Hal senada juga diutarakan oleh Rahmad Ketua Pangkalan Persatuan Ojek Jaho, X Koto, mengatakan, bahwa norma tentang angkutan umum sudah ada di UU, sehingga sekarang tidak perlu UU terkait tidak perlu direvisi lagi.

“Kami dari pangkalan ojek hanya bisa memberikan pendapat agar pemerintah meninjau ulang kembali terkait rencana merevisi UU 22 Tahun 2009, agar tidak menjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*