Ini Dia, Nota Penjelasan Bupati Lima Puluh Kota Terhadap Rancangan Peraturan Daerah

BUPATI LIMA PULUH KOTA
 
NOTA PENJELASAN
BUPATI LIMA PULUH KOTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RABU, 31 AGUSTUS 2016
 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
 
ASSALAMMUALAIKUM  WR. WB,
YTH.
1.     SDR. KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
2.     SDR. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, BESERTA KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI DAN PAYAKUMBUH, KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI DAN PAYAKUMBUH;
3.     SDR. DAN DENZIPUR 2 PADANG  MENGATAS, DANYON 131 BRAJA SAKTI;
4.     SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, SEKWAN, KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, BAGIAN DAN CAMAT DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
5.     SDR. REKAN-REKAN WARTAWAN ,PIMPINAN ORMAS, OKP DAN LSM BESERTA SELURUH UNDANGAN  HADIRIN  YANG KAMI MULIAKAN.
 
ALHAMDULILLAH, PUJI SYUKUR  KEHADIRAT ALLAH SWT YANG TELAH MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA BERSAMA, DIMANA PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI KITA MASIH  DIBERIKAN KESEMPATAN DAN KESEHATAN UNTUK HADIR DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD TENTANG PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SALAWAT BERIRING SALAM JUGA KITA MOHONKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, AGAR DISAMPAIKAN KEPADA NABI KITA MUHAMMAD SAW.
 
SDR.  PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA
PERTAMA IZINKANLAH KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, TELAH BERKENAN UNTUK MENJADWALKAN  PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG KAMI AJUKAN, SEHINGGA DALAM RANGKA MENJALANKAN AMANAH DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DAPAT BERJALAN DENGAN LANCAR DAN TIDAK MENEMUI HAMBATAN YANG BERLAKU.
 
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI DASAR DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MENJADI SUATU LANDASAN PIJAKAN YANG PERLU KITA PERHATIKAN. SALAH SATU ATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-UNDANG TERSEBUT YAITU DENGAN KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH. UNTUK PELAKSANAAN DARI DUA PERATURAN DI ATAS ADALAH MELALUI INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 061/2911/SJ TAHUN 2016 TENTANG TINDAK LANJUT PERATURAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMANATKAN KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
 
APA YANG DIAMANAHKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT SANGAT BERPENGARUH DALAM PELAKSANAAN RODA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KE DEPANNYA. PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG KAMI AJUKAN MERUPAKAN RANGKAIAN YANG TIDAK BISA DIPISAHKAN DENGAN KEBIJAKAN DAERAH YANG LAIN, SEPERTI RPJMD, KUA PPAS TAHUN 2017, DAN PERDA APBD TAHUN 2017. TENTULAH HAL INI MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MENJALANKAN AMANAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIMAKSUD.
 
KAMI BERHARAP MUDAH-MUDAHAN MELALUI KEBERSAMAAN DAN KEMITRAAN YANG KITA BANGUN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DAPAT KITA TUNTASKAN PEMBAHASAN SESUAI DENGAN MEKANISME DAN TAHAPAN YANG BERLAKU. SEMUA INI TENTU MEMBUTUHKAN PENGORBANAN WAKTU, TENAGA, DAN PIKIRAN KITA BERSAMA.
 
SDR.  PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA IZINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN MATERI POKOK DARI RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INI.
DASAR DARI PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH ADALAH  UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH BESERTA SEGALA PERUBAHANNYA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMANATKAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA UNTUK MEYUSUN ORGANISASI PERANGKAT DAERAHNYA SESUAI DENGAN HASIL FASILITISASI PEMETAAN URUSAN YANG TELAH DILAKUKAN.
 
ADAPUN TUJUAN DARI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI ADALAH SEBAGAI DASAR BAGI DAERAH DALAM :
a.     PENETAPAN LANDASAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAAN OTONOMI DAERAH;
b.     PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN POTENSI DAERAH;
c.      PENEMPATAN PERSONIL SESUAI DENGAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMEINTAHAN;
d.     PENETAPAN PRIORITAS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;
e.     PENETAPAN ALOKASI BIAYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH;
f.       PENILAIAN KINERJA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH;
g.     PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT.
 
KEGIATAN-KEGIATAN VALIDASI PEMETAAN URUSAN YANG TELAH DILAKUKAN MELALUI SISTEM YANG TELAH DISEDIAKAN OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TELAH SELESAI DILAKSANAKAN. DAN HASIL KEGIATAN PEMETAAN TERSEBUT  DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SEBAGAI DASAR UNTUK PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
 
 
SDR.  PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
IMPLEMENTASI DAN KONSEP STRATEGIS DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN DIIKUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANANNYA YANG MEMBERIKAN RUANG KEWENANGAN BAGI DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN DI DAERAH, SEHINGGA PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI MEMBERIKAN DAMPAK KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT DI DAERAH.
TERKAIT DENGAN HAL DI ATAS, SALAH SATU ELEMEN YANG PERLU DILIHAT SECARA MENDALAM DAN KOMPREHENSIF ADALAH MENYANGKUT  KELEMBAGAAN. ARGUMENTASI YANG DIBANGUN DISINI ADALAH KEWENANGAN DAERAH TIDAK MUNGKIN DAPAT DILAKSANAKAN KALAU TIDAK DIAKOMODASIKAN DALAM KELEMBAGAAN DAERAH.
KELEMBAGAAN DAERAH MERUPAKAN WADAH ATAU SARANA BERLANGSUNGNYA PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH TERSEBUT. KEHADIRAN KELEMBAGAAN DAERAH MEMBERIKAN KEJELASAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. OLEH KARENA ITU PENATAAN TERHADAP KELEMBAGAAN DAERAH MERUPAKAN BAGIAN PENTING DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN OTONOMI DAERAH.
UNTUK MEWUJUDKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG IDEAL PERLU DILAKUKAN PENATAAN ORGANISASI YANG MAMPU MELAKSANAKAN URUSAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK DAERAH DAN KEBUTUHAN MASYARAKATNYA. HAL INI BERARTI SELAIN MEMPERHATIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH TETAPI JUGA MENGAKOMODASI FAKTOR LAIN YANG NANTINYA MENJADIKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI SENTRAL PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH.
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DIHARAPKAN MENJADI ORGANISASI YANG MAPAN DAN MAMPU BERPERAN SEBAGAI WADAH PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAH SERTA SEBAGAI PROSES INTERAKSI ANTARA PEMERINTAH DENGAN INSTITUSI DAERAH LAINNYA DAN MASYARAKAT SECARA OPTIMAL. DENGAN DEMIKIAN, AKAN TERWUJUD POSTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG PROPORSIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI. DENGAN ORGANISASI YANG TEPAT BENTUK, TEPAT FUNGSI,  DAN TEPAT UKURAN SESUAI KARAKTERSTIK DAN KEBUTUHAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM, MAKA PELAYANAN PUBLIK DIHARAPKAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, SEHINGGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MEMILIKI DAYA SAING DIBANDINGKAN DENGAN DAERAH-DAERAH LAIN DI INDONESIA.
 
SEBAGAI LANDASAN YURIDIS PERTIMBANGAN DALAM PERTIMBANGAN DAN PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI ADALAH DALAM RANGKA MEMENUHI AMANAH PASAL 232 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENYATAKAN BAHWA:
1.     KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERANGKAT DAERAH DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.
2.     PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) PALING SEDIKIT MENGATUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA, ESELON, BEBAN KERJA, NOMENKLATUR UNIT KERJA, SERTA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN.
 
MENINDAKLANJUTI AMANAT PASAL 232 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DIMAKSUD, MAKA PEMERINTAH PADA TANGGAL 15 JUNI 2016 MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH, SELANJUTNYA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG MENYATAKAN BAHWA :
 
1.     PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH.
2.     PERATURAN DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERLAKU SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENTERI BAGI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DARI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BAGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.
 
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TERSEBUT, DILAKUKAN BERDASARKAN ASAS:
a.     URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH;
b.     INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN POTENSI DAERAH;
c.      EFISIENSI;
d.     EFEKTIFITAS;
e.     PEMBAGIAN HABIS TUGAS;
f.       RENTANG KENDALI;
g.     TATA KERJA YANG JELAS; DAN
h.    FLEKSIBILITAS.
 
PERTIMBANGAN ATAU ALASAN TEKNIS DAN NORMATIF PENYUSUNAN RANPERDA INI ADALAH GUNA MENGGAMBARKAN BAHWA PERATURAN YANG DIBENTUK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM BERBAGAI ASPEK YANG MELIPUTI :
a.     ASPEK KEWENANGAN
b.     ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
c.      ASPEK KEUANGAN
d.     ASPEK KEBUTUHAN PELAYANAN
e.     ASPEK NILAI STRATEGIS DAERAH
 
 
SDR.  PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA
               PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI JUGA MENGAKOMODIR URUSAN PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH. URUSAN PEMERINTAHAN TERDIRI ATAS URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN, YANG  TERDIRI ATAS:
ü      URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR; DAN
ü      URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.
 
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, TERDIRI ATAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DAN SOSIAL.  SEDANGKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, TERDIRI ATAS TENAGA KERJA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PANGAN, PERTANAHAN, LINGKUNGAN HIDUP, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PENANAMAN MODAL, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, STATISTIK, PERSANDIAN, KEBUDAYAAN, PERPUSTAKAAN, SERTA KEARSIPAN. SEDANGKAN UNTUK URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN TERDIRI ATAS PERIKANAN, PARIWISATA, PERTANIAN, PERDAGANGAN, SERTA PERINDUSTRIAN.
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MELIPUTI:
A.    PERENCANAAN;
B.    KEUANGAN;
C.    KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;
D.   PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; DAN
E.    FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PP NOMOR 18 TAHUN 2016 DIDASARKAN PADA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN. PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YDILAKUKAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN POTENSI URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN SERTA BEBAN KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN, YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH. BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI TELAH MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIAKSES MELALUI INTERNET.
MELALUI PENATAAN ORGANISASI TERSEBUT, DIHARAPKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH MENJADI LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN. PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SERINGKALI DIREDUKSI MAKNANYA SEBATAS RASIONALISASI (DOWNSIZING) STRUKTUR MAUPUN PEGAWAI. AKIBATNYA, TERJADI TARIK-MENARIK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT POLITIS DALAM PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. PADAHAL, PENATAAN ORGANISASI TIDAK SELALU HARUS BERUPA RASIONALISASI (DOWNSIZING) KARENA BISA JUGA BERUPA PENGGABUNGAN (MERGER) DARI BEBERAPA ORGANISASI DENGAN FUNGSI SEJENIS/SERUMPUN, BAHKAN PEMBENTUKAN ORGANISASI BARU YANG MEMANG DIPERLUKAN UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. KARENA ITU, PARADIGMA BARU YANG SEYOGYANYA DITERAPKAN DALAM PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ADALAH MENCARI STRUKTUR DAN FUNGSI YANG PROPORSIONAL (BUKAN SEKEDAR MISKIN STRUKTUR, KAYA FUNGSI) SERTA MENDESAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SECARA BENAR (RIGHTSIZING), BUKAN SEKEDAR DOWNSIZING.
SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA
DEMIKIANLAH NOTA PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN UMUM YANG TERKANDUNG DALAM RANCANGAN PERATURAN  DAERAH INI. SELANJUTNYA SECARA BERSAMA-SAMA DAPAT KITA LAKUKAN PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN GUNA MENDAPATKAN KESATUAN PANDANGAN DALAM MEWUJUDKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAERAH  YANG LEBIH BAIK.
 
KAMI ATAS NAMA PEMERINTAH  DAERAH SEKALI LAGI  MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, SEMOGA KEMITRAAN YANG DIBANGUN MAMPU MEWUJUDKAN  PEMERINTAHAN YANG AMANAH.  SUMBANGSIH PEMIKIRAN DAN TENAGA YANG TELAH KITA CURAHKAN DALAM PROSES LEGALISASI KEBIJAKAN DAERAH INI, DAPAT MENJADI AMAL IBADAH DISISI ALLAH SWT. AMIN YARABBIL ALAMIN.
 
SELANJUTNYA KAMI MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DAN KEKHILAFAN,  SEMOGA ALLAH SELALU MELIMPAHKAN RAHMATNYA KEPADA KITA SEMUA.
 
WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
 
SARILAMAK,       AGUSTUS 2016
                                                                          BUPATI LIMA PULUH KOTA
 
 
 
IRFENDI ARBI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*