Ini Dilakukan Evaluasi Bawaslu Dalam Pengawasan

Padang-today.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar gelar evaluasi  guna mendapatkan saran dan masukan dari berbagai pihak menyangkut tahapan pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Sumbar dan jajarannya dalam pilkada.

Advertisements

“Kendati proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 Sumbar telah usai dilaksanakan, namun kami dari merasa perlu melakukan evaluasi terhadap proses pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Sumbar dan jajarannya selama masa pilkada serentak 2020 itu,” kata pimpinan Bawaslu Sumbar, Vifner.

Menurut dia, ada beberapa catatan perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanan pengawasan.

Dalam beberapa catatan Bawaslu diantarnya persoalan tentang aturan/regulasi tahapan penyelenggaraan pilkada serentak kemarin.

“Akibatnya ada sebagian penyelenggaran menerjemahkan aturan itu menurut nalar mereka yang berkonsekuensi pada sidang kode etik di DKPP,”jelas Vifner.

Untuk itu, lanjut dia dalam rapat evaluasi ini kami juga minta masukan dan sarannya untuk kemudian dijadikan perbaikan bagi kami dari sisi pengawasan pemilihan.

“Evaluasi ini menjadi catatan agar pada penyelenggaraan berikutnya bisa meminimalisir kesalahan,”imbuh Vifner.

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik yang juga akademisi UNP Padang, Eka Vidia Putra menyebutkan harus tahu definisi dari kata evaluasi, agar ada pemahaman yang sama bagi para pengawas pemilu itu.

“Berbagai pihak tidak memahami apa itu arti dari evaluasi. Akibat dari ketidaktahuan atau tidak pahamnya mereka dengan kata evaluasi, sehingga mereka tidak bisa lakukan perbaikan, dan apa yang diperbuat relatif sama dengan kegiatan yang pernah dilakukan di waktu sebelumnya,” kata Eka.

Menurut dia, dalam melakukan sebuah evaluasi ada juga aspek penilaian. Ini merupakan proses yang harus dilakukan secara kualitatif.

“Dimana tahapan ini merupakan penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan pada tahap pengukuran,”ungkap dia.

Evaluasi yang dilakukan mesti melahirkan rekomendasi merujuk dari hasil proses pengukuran dan proses penilaian.

“Rekomendasi juga bisa diarahkan pada aspek tata kelola pelaksanaan organisasi untuk mengukur sejauh mana teknis pengawasan dijalankan,” pungkas Eka Vidia.







Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*