Inilah Alasan BBM Subsidi Harus Hilang Dari Jakarta

duit-buat-pembangunan-rev2Jakarta, PADANGTODAY.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok, mengusulkan sebaiknya subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di ibu kota dicabut dan tidak diberlakukan kembali.

Tahun ini, pemerintah hanya mengalokasikan BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter. Data Pertamina dua tahun lalu, dalam sehari konsumsi BBM subsidi di Jakarta mencapai 9 juta liter per hari, terdiri dari BBM premium dan solar atau 7,5 persen dari konsumsi BBM subsidi nasional per hari.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, pada awal bulan Agustus lalu telah membatasi penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar di Jakarta Pusat dan mengurangi pasokan BBM solar buat nelayan yang memiliki bobot kapal 20 ton. Cara ini dilakukan agar kuota BBM tidak jebol.

Ahok berencana minta ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) supaya subsidi BBM untuk Jakarta dicabut. “Usul saya mengenai permasalahan BBM di Jakarta ini adalah sebaiknya subsidi untuk BBM itu dicabut,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, akhir pekan lalu. Lantas kenapa Jakarta harus bebas dari BBM subsidi.

1.Duit buat pembangunan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok mengakui penggunaan BBM subsidi di Jakarta sangat besar. Padahal, besarnya dana yang dihabiskan buat bensin bisa disalurkan buat pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Daripada dana subsidi yang besar-besar itu dikeluarkan untuk membayar subsidi BBM, lebih baik digunakan untuk membiayai program pembangunan, seperti infrastruktur, transportasi dan lain-lain,” kata Ahok beberapa waktu lalu.

Tetapi, kata Ahok, rencana pencabutan subsidi BBM baru dapat dilaksanakan jika transportasi masal di Jakarta sudah mencukupi dan memadai.

2.Kurangi macet
Pemerintah DKI Jakarta setuju dengan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dilakukan BPH Migas di wilayah Jakarta Pusat.

Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ingin ?per 1 Januari 2015, BBM bersubsidi hilang dari Jakarta. Walaupun nantinya keputusan tersebut menuai pro dan kontra.

Dia beralasan, kebijakan tersebut sangat baik mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang melintas di jalanan ibu kota. Sehingga bisa memaksa masyarakat yang memiliki kendaraan beralih ke angkutan umum.

3.Batasi penggunaan mobil pribadi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan mulai Januari 2015 penghapusan BBM subsidi di Jakarta. Pihaknya, segera menyurati para pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), untuk tidak menjual BBM subsidi. “Kalau masih menjual, kami tarik izinnya,” katanya di Balai Kota Jakarta.

Cara itu, kata Ahok memaksa masyarakat yang beraktivitas di Jakarta untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Penghilangan subsidi, dilakukan hampir bersamaan dengan penerapan electronic road pricing di ruas-ruas jalan utama. “Tak bisa melarang, tapi kami bisa membatasi penggunaan kendaraan,” ujar Ahok.

4.Paksa pindah ke angkutan umum
Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengatakan pihaknya tidak bisa melarang warga untuk membeli kendaraan pribadi. Tetapi, dengan penghilangan BBM subsidi akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

Tetapi, langkah tersebut akan dibarengi dengan pembangunan transportasi umum yang nyaman dan tertibnya seperti di Chicago Amerika Serikat. “Kami harus sediakan transportasi alternatif karena tak akan bisa melarang warga membeli mobil,” kata Ahok.

Pola itu, diyakini Ahok menjadi salah satu cara agar Jakarta tidak lagi menjadi kawasan yang kumuh, macet.”Chicago, area transport planning itu paling bagus, kita bisa bikin seperti itu.”

5.Sehatkan APBN
Merdeka.com – Kementerian Keuangan mendukung rencana Jakarta untuk menghilangkan BBM subsidi, Hal ini sebagai cara agar anggaran subsidi bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya. Saat ini APBN masih tersandera besarnya subsidi sehingga belanja produktif tidak maksimal.

“Kalau ini semua diserap oleh BBM, APBN itu tidak punya cadangan untuk bisa membelanjakan yang lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, itu akan membantu penghematan di balance of payment (BoP) kita. Maka impor BBM kita akan bisa lebih kita kurangi,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Jakarta, Senin (11/8).

Selain itu, pengurangan subsidi BBM, hal ini menyehatkan neraca APBN. Resiko pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan terlalu berdampak seperti sekarang ini. “Dan ini kita sudah kaji, ini sangat baik untuk pembangunan kita ke depan, untuk 5-10 tahun ke depan. Kuncinya kita itu adalah BBM,” katanya.

(mr/nol)