Inilah Catatan Akhir Tahun Pendidikan Indonesia

 

Padang, PADANGTODAY.com-Tidak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2014 dan melangkah menuju tahun 2015. Rentang waktu selama satu tahun ini telah diwarnai dengan beragam peristiwa yang telah menorehkan kesan yang tidak terlupakan. Pergantian rezim pemerintahan di tahun ini tidak jauh berbeda satu dengan rezim pemerintahan sebelumnya, Indonesia telah lama digiring pada liberalisme sejak zaman penjajahan Belanda hingga hari ini.

Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Padang mencatat fenomena-fenomena selama tahun 2014 yang mengindikasikan liberalisasi ini. Fenomena tersebut diantaranya adalah kebijakan menaikan harga BBM, yang mana kita ketahui tidaklah menjadi sebuah jawaban atas persoalan rakyat hari ini, bahkan kebijakan ini telah mendorong terjadinya pemiskinan struktural masyarakat dan bertentangan dengan laju penurunan harga minyak dunia. Selanjutnya, pemerintahan Jokowi-JK tidak menunjukan itikad untuk membangun kemandirian ekonomi, hal ini terlihat dari aktifitas promosi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kepada negara-negara investor yang tergabung di dalam G-20 dan APEC. Serta semangatnya dalam menyukseskan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini hanya menunjukan upaya untuk mempertahankan dominasi imperialisme negara maju terhadap negara-negara berkembang. Indonesia tetap akan menjadi negara buruh yang diupah dengan murah dan dihisap sumber daya alamnya demi kemakmuran negara maju khususnya Amerika Serikat.

Tindakan lainya adalah upaya negara untuk melepaskan diri dari tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan murah dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini tercermin dari penerapan uang kuliah tunggal (UKT) yang mencekik orang tua calon mahasiswa baru, dan diperparah dengan minimnya persentase penganggaran dan pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih jauh dari amanat konstitusi. Meskipun dalam pemberitaanya dikatakan untuk sektor pendidikan dianggarkan sebesar 404 Triliun Rupiah, akan tetapi anggaran tersebut lebih banyak terhisap untuk alokasi gaji pegawai, sementara untuk fasilitas dan peningkatan mutu pendidikan masih saja minim.

Hal ini juga diikuti oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya mengalokasikan 4,5 persen pada alokasi belanja langsung. Memang pemerintah Provinsi dan DPRD membantah bahwa alokasi ini terlalu kecil dengan mengatakan bahwa pada pos anggaran belanja tidak langsung, APBD Provinsi Sumatera Barat juga menganggarkan dana sektor pendidikan yang apabila ditotal dengan anggaran belanja langsung telah mencapai lebih dari 24 persen. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa penganggaran pada sektor belanja langsung jauh berbeda dengan penganggaran pada sektor belanja tidak langsung. Jika pada sektor belanja langsung anggaran tersebut dapat digunakan setiap kegiatan dilaksanakan, maka untuk sektor belanja tidak langsung anggaran tersebut baru dapat digunakan apabila telah diajukan permohonan penggunaan anggaran. Yang FMN pertanyakan di sini adalah, apakah untuk mendanai sektor pendidikan maka sekolah ataupun peserta didik harus memohon terlebih dahulu kepada pemerintah ? Bukankah konstitusi mewajibkan negara secara serta merta untuk mendanai pendidikan ?

Selain itu, di tahun 2014 ini pengekangan terhadap demokrasi kampus dan mimbar publik semakin terlihat jelas. Kondisi ini tecermin dari berbagai macam bentuk peraturan perundang – undangan, penerapan sanksi akademik oleh institusi pendidikan dan tindak kekerasan dari aparat Kepolisian terhadap mahasiswa yang memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami FMN Cabang Padang mendesak pemerintah untuk :
1.Stop komersialisasi dan liberalisasi pendidikan ;
2.Realisasi 20% APBN dan APBD sektor pendidikan di Sumatera Barat demi memajukan pendidikan di Indonesia;
3.Stop tindakan represif aparat Kepolisian tehadap aksi mahasiswa dan pengekangan demokrasi pendidikan di Universitas.(dil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*