Inilah Hal Yang Membuat BUMN Tidak Bisa Go Internasional

intervesi-politik-rev1Jakarta, PADANGTODAY.com – BUMN Indonesia diduga hanya jadi sapi perahan para penguasa. Berbagai macam intervensi dialamatkan pada perusahaan yang seharusnya jadi penopang ekonomi Indonesia, terutama untuk sektor-sektor yang menguasai hajat orang banyak.

Mantan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng memaparkan banyak hal yang salah kaprah dalam mengurus korporasi BUMN. Padahal, road map BUMN sudah dibuat sejak orde baru, tetapi tidak dilaksanakan saat reformasi.

“Kuncinya sampai seberapa jauh pemerintah memberikan dukungan dan proteksi, sehingga kalau melakukan langkah untuk global itu benar-benar pertimbangan bisnis bukan pertimbangan politik,” kata Tanri. Lantas apa saja yang menghambat BUMN bisa terbang tinggi ke kancah internasional?

1.Aksi korporasi dibatasi
Mantan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng, faktor yang membuat perusahaan pelat merah tidak optimal dalam kontribusi pada negara adalah karena aksi korporasi BUMN terhambat berbagai ganjalan, birokrasi, hukum dan politik. Hal ini berbeda dengan BUMN milik negara tetangga yang diberikan kebebasan melakukan aksi korporasi.

Malaysia, kata Tanri, memberi kebebasan bagi BUMN unggulan mereka seperti Petronas, dengan leluasa. “Sebaliknya, di Tanah Air banyak dirut dipusingkan risiko masuk penjara kalau dianggap menyalahgunakan fasilitas negara.

2.Setoran deviden tinggi
Direktur Utama BNI menyebutkan, salah satu alasan belum optimalnya BUMN melebarkan sayapnya secara Internasional, kemampuan permodalan BUMN sangat terbatas. “Modal yang dipupuk dari keuntungan operasional makin tipis sehingga harus ambil modal lagi. Saya tidak tahu bank lain, tapi kalau BNI Itu 2017 kita harus cari modal lagi dari pemerintah atau rights issue,” kata Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo.

Dia memaparkan opsi penangguhan atau pengembalian dividen untuk memperkuat permodalan. Bahkan lebih ideal lagi, kalau porsi saham pemerintah bisa dikurangi. “Bayar dividen harus dikurangi supaya bank BUMN lebih kuat.”

3.Intervesi politik
Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto menyebutkan tekanan sejumlah pihak di dalam negeri menghalangi perusahaan BUMN untuk ekspansi ke luar negeri. Padahal, melebarkan sayap usaha ke luar Indonesia, dapat mendatangkan keuntungan besar.

Dia menceritakan saat tekanan ini dialami Semen Indonesia ketika menjadi pemegang saham mayoritas Thang Long, pabrik semen Vietnam. Parlemen menganggap para petinggi BUMN semen itu tidak nasionalis.

“Kenapa go international? kenapa pergi ke Vietnam? kenapa bantu di sana? itu perusahaan rugi kenapa diambil?” kata Dwi menirukan cecaran pernah dilontarkan anggota Komisi VI DPR-RI, di Jakarta, Selasa (26/8).

Namun, Dwi mengaku tak menggubris serangan itu. Dia sepenuhnya yakin keputusan go international bakal menguntungkan perseroan. “Saya waktu itu tidak ada komentar. Kalau mau tanya silakan diskusi. Kalau nggak setuju, silakan ganti dirutnya,” ungkapnya.

4.CEO tidak mumpuni
Mantan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng mengusulkan tiga ?aksi strategis yang perlu diimplementasikan terus menerus oleh pemerintah agar BUMN mencapai skala global.

Diantara target tersebut, selain masterplan yang jelas, tata kelola yang transparan dan bagus. Yang paling penting adalah kapasitas pemimpin kualitas BUMN harus diakui secara internasional. Dia menyayangkan Yayasan Pengembangan Kepemimpinan Korporasi yang didirikan pada 1998 untuk melatih bos BUMN sekarang mandek.

Padahal, kata Tanri, direktur di Pertamina atau Telkom saat ini hasil didikan lembaga itu. “Jadi harus ada global CEO. Target kita dulu harus ada 10 BUMN menjadi pemain global, dipimpin 10 CEO kelas global juga, itu impian pada 1999,” katanya.(mr/nol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*