Inilah Tanda Indonesia Sudah Diambang Krisis Listrik

5-tanda-krisis-listrik-di-depan-mataJakarta, PADANGTODAY.com – Susilo Siswo Utomo, Wakil Menteri ESDM, menyebut, kebutuhan listrik terus meningkat rata rata 6-10 persen. Provinsi Jawa Timur merupakan daerah paling tinggi pertumbuhan kebutuhan listriknya, mencapai 9 persen. Pembangkit yang dibangun juga disarankan menggunakan sumber energi baru dan terbarukan.

Advertisements

Presiden Indonesia periode lima tahun mendatang diingatkan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Jika tidak, efeknya bisa sangat berbahaya, menyebabkan krisis sosial dan ekonomi.

“Persoalan listrik bukan hanya sekedar menyala atau tidak. Krisis listrik bisa merembet kemana-mana,” kata Pengamat Kelistrikan Fabby Tumiwa.

Dalam lima tahun terakhir, lanjut Faby, penyerapan tenaga kerja terus berkurang. Ini akibat melemahnya sektor pertanian dan manufaktur yang secara historis bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Inilah Tanda Indonesia Sudah Diambang Krisis Listrik

1.PLN krisis pendanaan
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terancam mengalami krisis pendanaan untuk membangun infrastruktur kelistrikan di Tanah Air. Untuk mencegah itu, BUMN setrum tersebut meminta peningkatan marjin menyusul adanya penghematan subsidi listrik sebesar Rp 8,5 triliun.

“Kita berharap penghematan subsidi yang diperoleh dari penaikan tarif listrik bisa dialihkan ke PLN untuk menjaga kenormalan operasi dan melakukan penambahan infrastruktur,” kata Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN Murtaqi Syamsuddin saat media briefing kondisi kelistrikan nasional, Jakarta, Rabu (11/6).

Dia menguraikan, PLN harus memenuhi kebutuhan listrik sebesar 7,5 persen per tahun jika pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun mendatang bisa mencapai di atas 6,5 persen. Untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar itu, PLN harus membangun infrastruktur kelistrikan 4.000 megawatt (MW) per tahun.

2.Regulasi tak mendukung perkembangan sektor kelistrikan
Indonesia hingga saat ini masih dihantui krisis listrik. Tidak hanya di Sumatera Utara, Pulau Jawa juga disebut berpotensi akan mengalami krisis listrik di satu waktu tertentu.

Mantan anggota harian Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Darnel Ibrahim mengatakan krisis listrik ini berakar dari salahnya regulasi atau aturan di Indonesia. Regulasi mengharuskan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan efisiensi, namun, di sisi lain pendapatan PLN untuk membangun pembangkit baru juga sangat kecil.

“Margin yang diberi pemerintah tidak sesuai kebutuhan sesuai dengan proyeksi ekonomi. Padahal ekonomi tumbuh kebutuhan listrik juga tumbuh,” ucap Herman yang juga mantan direktur PLN ini.

3.Intensitas mati listrik tinggi
Per 1 September kemarin, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi menerapkan tarif listrik baru. Sesuai rencana awal, saban tiga bulan sekali terjadi kenaikan tarif listrik.

Namun perbaikan belum dirasakan rakyat. Bahkan, untuk masyarakat di kawasan timur Indonesia, masih harus menerima kenyataan masih seringnya mati lampu atau pemadaman bergilir.

Hal itu diungkapkan Manager Sub Logistik Packing Plan Sorong PT Semen Indonesia, Choiru Zaki. Dia mengakui, perseroan hingga saat ini dihadapkan seringnya mati listrik setiap hari. Sehingga biaya operasional industri meningkat.

“Di sni setiap hari malah bisa mati listrik sampai 10 kali per harinya, kalau begini terus ini yang membuat biaya operasional kita membengkak,” ujarnya kepada wartawan.

4.Kekurangan listrik terpaksa dipenuhi dari impor
Direktur Utama PT PLN, Nur Pamudji mengakui pasokan listrik untuk Kalimantan masih sangat kurang. Terutama Kalimantan Barat. Daerah Kalimantan Barat kerap dilanda mati lampu bergilir karena tidak cukupnya daya PLN.

Sebagai jalan keluar, bos PLN akan mengambil listrik dari Serawak, Malaysia. PLN akan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk membuat interkoneksi listrik Serawak dan Kalimantan

“Kita akan interkoneksi listrik Serawak dan Kalimantan. Serawak ada 3.000 MW dan Kalimantan Barat 250 MW itu akan stabil nanti di Kalimantan,” ucap Nur.

Selain mengambil listrik dari Malaysia, PLN juga akan membangun pembangkit 100 MW di Kalimantan Barat. Nur belum menyebut kapan pembangkit ini mulai dibangun. Menunggu pembangkit selesai, PLN terlebih dulu akan melakukan interkoneksi pada pertengahan 2015 mendatang.

5.Bahan baku produksi listrik lebih dipilih untuk dijual
Dewan Energi Nasional meyakini Indonesia belum perlu membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang berisiko mendapat penolakan karena bahaya efek sampingnya. Sumber daya dari dalam negeri seperti batu bara untuk pembangkit uap saja belum dimanfaatkan maksimal.

Anggota Dewan Energi Nasional Tumiran menilai, batu bara sebetulnya bisa mencukupi kebutuhan listrik dalam negeri hingga 2050. Masalahnya, produsen tambang terlalu eksploitatif dan hanya memikirkan keuntungan lewat ekspor.

Mulai saat ini, sumber daya tidak terbarukan itu harus dianggap sebagai aset nasional dan dijaga agar jangan melulu diekspor.

“India punya batu bara saja tidak diekspor, China juga. Kebutuhan batu bara untuk listrik kita kira-kira 700 juta sampai 1 miliar ton, itu cukup lah, tapi harus disayang-sayang,” kata Tumiran.(mr/nol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*