Irfendi Targetkan Limapuluh Kota Raih WTP 2017

Bupati dan Wakil Bupati memimpin Rakor Eselonering bersama Komisi Informasi Sumbar.

Bupati dan Wakil Bupati memimpin Rakor Eselonering bersama Komisi Informasi Sumbar.

Advertisements

Limapuluh Kota,      PADANG-TODAY.com-2017, Kabupaten Lima Puluh Kota harus mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mewujudkan hal itu ia meminta seluruh SKPD menyelesaikan masalah aset dan melaksanakan setiap kegiatan sesuai aturan perundang-undangan.

Bupati Limapuluh Kota Ir Irfendi Arbi MP menyampaikan target meraih WTP itu di hadapan seluruh pejabat eselonering di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat bersama Wakil Bupati Ferizal Ridwan, SSos dan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat dalam rapat koordinasi pejabat eselon di aula kantor bupati, Jumat (11/3).

“Mimpi saya adalah WTP. Tolong bapak ibu untuk menertibkan aset yang selama ini menjadi kendala bagi daerah kita untuk meraih WTP tersebut,” ujar Irfendi.

Terkait dengan aset, ke depan saya minta seluruh SKPD memiliki kartu inventaris ruangan (KIR). Sebab, KIR itu tidak sulit dan sangat mudah dibuat. Tanpa ada KIR, tentunya tidak mungkin bisa dilakukan evaluasi aset tersebut.

“Bagaimana kita bisa mendapatkan WTP jika masalah aset saja belum juga duduk,” ujar Irfendi.

Lebih lanjut dikatakannya, jika hari ini rapat koordinasi dihadiri KI, maka bulan depan diharapkan akan menghadirkan pihak kejaksaan, kepolisian dan mungkin juga KPK. Dengan menghadirkan aparat hukum tersebut diharapkan seluruh pejabat di daerah ini benar-benar mengerti dan memahami aturan.

“Tugas kita semakin berat dan kita tidak bisa main-main lagi. Agar tahu mana pekerjaan yang boleh dan mana yang tidak, dalam Rakor mendatang kita akan menghadirkan aparat hukum seperti kejaksaan, kepolisian bahkan KPK. Dengan mengetahui aturan, ke depan kita tidak perlu lagi takut-takut lagi. Jika masih takut, kapan kita akan maju,” papar Irfendi.

Lebih lanjut Irfendi menegaskan, setiap pejabat harus benar-benar tahu dengan tugas pokok dan fungsinya. Tak kalah pentingnya, bisa bekerja secara iklas dan rendah hati.

“Jangan pernah mencoba bersikap arogan apalagi terhadap masyarakat yang dilayani. Kalau pelayanan tidak baik, dikhawatirkan masyarakat akan enggan berurusan,” Irfendi Arbi mengingatkan.

Dalam kesempatan itu Irfendi juga menyesalkan masih ada warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan seperti di bidang kesehatan. “Sangat ironis, hingga kini masih saja ada warga yang digigit anjing gila mengadu kepada bupati. Harusnya ini tidak sampai kepada bupati jika sistem itu berjalan,” sesal Irfendi.

Sebelumnya Ketua Komis Informasi (KI) Sumbar Arfitri Ati dalam paparannya menyampaiannya pentingnya keterbukaan informasi publik dan pembentukan PPID. Menurutnya, pejabat publik yang enggan membuka informasi ke tengah publik bisa diperkarakan ke Komisi Informasi.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatangan pakta integritas bagi seluruh pejabat eselononering daerah setempat disaksikan Wakil Bupati Ferizal Ridwan. Pejabat eselon II diwakili Sekda yendri Tomas, SE, MM, eselon III oleh Kabag Hukum Setda Heri Fortuna, SH dan eselon IV oleh Kasi Hukum Setwan Yandri, SH.(rel/dsp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*