Irjen Kemendikbud Pastikan Tidak Ada Kebocoran Soal

Pelaksanaan UN CBT di SMP Negeri 2 Padang Panjang.

Pelaksanaan UN CBT di SMP Negeri 2 Padang Panjang.

Advertisements

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SLTP yang diikuti sebanyak 1.647 peserta menengah umum dan madrasah di Padangpanjang, berlangsung aman dan lancar. Bahkan SMPN 2 Padangpanjang sebagai satu-satunya yang menyelenggarakan secara Computer Basic Test (CBT) di Sumbar, tidak mengalami kesulitan terhadap perangkat software dan hardware.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Padangpanjang, Desmon saat meninjau pelaksanaan UN di 14 sekolah penyelenggara mengaku tidak menerima laporan adanya kendala. Seluruh lembaran UN sebanyak 20 model tiap lokal tersedia sesuai kebutuhan, sehingga pelaksanaan ujian dapat dilaksanakan tepat waktu.

“Pelaksanaan UN hari pertama ini dengan bidang strudy Bahasa Indonesia, tidak ada kendala sedikitpun. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, peserta sudah memulai proses ujian sejak pukul 07.30 pagi selama 120 menit. Seluruh lembaran ujian yang diserahkan kepada pihak sekolah sejak 3 hari sebelumnya, tidak terjadi kekurangan,” ungkap Desmon.

Terkait jumlah peserta UN kali ini yang mecapai 1.647 orang tersebut, disebutkan terdapat beberapa sekolah yang bergabung dengan sekolah lain. Di antaranya sebanyak 24 siswa SMP Hikmah bergabung dengan 234 siswa di SMP Negeri 1. Kemudian 12 siswa SMP Merapi dan 24 siswa Diniyah Putri, bergabung dengan 152 siswa di SMP 4 Padangpanjang.

“Beberapa sekolah swasta, bergabung dengan sekolah negeri dalam pelaksanaan UN. Diantaranya SMP Merapi, Hikmah dan Diniyah pada sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara, seperti SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 Kampung Jao,” terang Desmon.

Sementara terkait pendistribusian soal UN terhadap kebocoran dan risiko kecurangan oknum, Desmon menjawab telah diantisipasi sedemikian rupa. Salah satu yang dilakukan sebelum soal diserahkan kepada panitia UN sekolah penyelenggara, pihak Polda Sumbar dan Polres Padangpanjang telah membekali sistem pengamanan saat brifing.

“Tujuan pemerintah yakni mengembalikan kepercayaan penyelenggaraan pendidikan seutuhnya kepada sekolah. Menggunakan pola pengamanan berlapis, naskah UN baru bisa keluar dari ruang penyimpanan setelah tiga pemegang kunci ruangan yang dipercayakan hadir di sekolah. Yakni Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Panitia Sekolah akan menjadi orang-orang yang pertama harus bertanggungjawab jika terjadi kebocoran,” pungkasnya.

Hal tersebut juga dipertegas Ketua Tim Auditor dari Inspetorat Jendera Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Oktavianus. Kebocoran soal ujian nasional sangat tidak mengkin terjadi karena sistem yang diterapkan sebanyak 21 tipe untuk masing-masing lokal. Jika ada beredarnya kunci jawaban yang dilemparkan orang-orang tidak bertanggungjawab, dipastikan tidak akurat dan hanya sekadar mencari keuntungan semata.

“Ada pun kunci-kunci soal yang heboh dibicarakan, semua itu tidak benar. Karena sangat tidak mungkin peserta ujian berpatokan pada satu kunci jawaban sementara tipe soal terdiri dari 20 macam sesuai banyak penserta dalam satu lokal. Sedangkan 1 lembaran per lokal disediakan sebagai cadangan dengan tipe juga berbeda,” jawab Oktavianus diamini dua pendampingnya Siti Rohimah dan Rohana.

Termasuk di SMP Negeri 2 Padangpanjang, CBT disebutkan tidak sistem online dalam pelaksanaan ujian. Sehingga kebocoran soal juga tidak memungkinkan akan terjadi. “Online hanya saat men-download dan upload materi ujian. Sedangkan untuk pengerjaan, tetap interkoneksi secara lokal,” tegas Oktavianus. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*