Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi Bintang Nasdem DPRD Payakumbuh

Sekdako Benni Warlis Menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Terhadap 9 Fraksi

Sekdako Benni Warlis Menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Terhadap 9 Fraksi

Juru bicara Bintang Nasdem Ahmad Ridha

Juru bicara Bintang Nasdem Ahmad Ridha

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Penjelasan jawaban/tanggapan atas pemandangan umum Anggota DPRD atas nama Fraksi-fraksi terhadap 9 (Sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh. Jawaban Walikota yang dibacakan oleh Sekda Benni Warlis.

FRAKSI BINTANG NASDEM

Selanjutnya sampailah kami kepada Fraksi Bintang Nasdem Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Fraksi Bintang Nasdem yang menyampaikan pandangan umum melalui juru bicaranya Yth. Sdr. AHMAD RIDHA, SH Terhadap apa-apa yang disampaikan berupa saran dan kritikan adalah hal yang berharga bagi kami dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kota Payakumbuh.

Terhadap pertanyaan yang diajukan fraksi Bintang Nasdem akan kami jawab dan jelaskan sebagai berikut :

  1. Pertanyaan Fraksi Bintang Nasdem apakah dengan aturan-aturan yang ada nantinya tidak memberatkan masyarakat sehingga kita perlu mengkaji efektifitasnya terhadap masyarakat jangan sampai pembangunan di kelurahan-kelurahan, khususnya masyarakat kecil terhambat hanya karena IMB tersebut. Kami sampaikan bahwa salah satu dibentuknya Perda merupakan amanat dari Peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, Perda IMB dibentuk merupakan amanat dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2010. Jika Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda maka Perda IMB akan kita sinergikan dengan Perda Bangunan yang sudah ada, hal ini jelas memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk juga masyarakat kecil, artinya bangunan yang didirikan sesuai aturan dan keandalan bangunan dapat di pertanggung jawabkan. Sehubungan dengan Retribusi IMB, masyarakat tidak mampu bisa meminta kepada Pemerintah Daerah agar dikurangi jumlah Retribusinya bahkan bisa tidak dikenakan Retribusi. Hal ini sudah diatur pada Perda nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  2. Dalam perda RTRW berbunyi bahwa tidak boleh didirikan bangunan-bangunan di kawasan pertanian, atau sawah dengan kata lain pengalihfungsian lahan pertanian menjadi area pemukiman dilarang, namun kenyataannya telah berbalik seperti yang kita ketahui di Kec. Latina yang telah beralih fungsi menjadi perumahan. Apakah perda tersebut sudah dicabut atau lost control begitu saja? Didalam Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW Kota Payakumbuh mengatur tentang Pola Ruang. Pola Ruang ini di bagi menjadi dua kawasan yakni Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. kawasan pertanian pangan berkelanjutan salah satunya dikembangkan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Pengaturan dalam RTRW yang bersifat Dominansi, sehingga belum dapat menbatasi peubahan laih fungsi lahan secara tegas dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Proses penerbitan Advice planning dilakukan melalui pengukuran dan pengecekan kondisi existing lahan, dimana pada tahap ini, jika lahan ini tidak produktif dan tidak berpotensi untuk di pertahankan sebagai lahan pertanian maka RTRW mentolerir perubahan alih fungsi lahan ini sepanjang dari alih fungsi lahan ini tidak merobah dominansi kawasan sesuai arahan Pola Ruangnya.
  3. Sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan perda bangunan sudah kita lakukan setiap tahun, namun dengan keterbatasan anggaran kita baru dapat mensosialisasikan pada setiap kecamatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Untuk menjadikan sosialisasi ini efektif dan dan tepat sasaran Pemko Payakumbuh melakukannya tidak kepada seluruh wilayah kota, melainkan bekerja sama dengan pihak Kecamatan dan dilakukan di kantor kecamatan. Hal ini untuk mengurangi jumlah peserta yang terlalu banyak dan tidak efektif dalam setiap penyampaian sosialisasi.
  4. Saran dan masukan fraksi Bintang Nasdem terhadap Ranperda Perubahan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat kami terima dan jadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Ranperda nantinya.
  5. Penambahan bagian, asisten dan staf ahli pada ranperda tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 2008 perlu dilakukan, penambahan struktur organisasi ini telah memperhitungakan kemampuan anggaran juga dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi SKPD terkait.
  6. Menyangkut aset pasar, dapat kami jelaskan bahwa pengelolaan pasar diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, sedangkan masyarakat adat selaku pemilik ulayat nagari diberikan oleh Pemko berupa dispensasi dalam bentuk petak pertokoan. Khusus untuk tanah dan bangunan yang menjadi milik Pemko, maka asetnya tercatat sebagai milik Pemko Payakumbuh.
  7. Pemungutan Retribusi sesuai Perda Nomor 7 tahun 2010 telah dilakukan pengkajian yang komprehensif oleh Dishubkominfo, mulai dari buku uji sampai pada teknis pemeriksaan kenderaan, sehingga Retribusi ini sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan tidak memberatkan masyarakat yang akan melakukan keur kenderaannya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas