Jumat Bamus Sidang, Tentukan Jadwal Usulan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota mengaku telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu (27/1). Surat tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, kepada Ketua DPRD Limapuluh Kota, selanjutnya Kamis (28/1) dibahas dalam rapat tertutup.

”Besok (Jumat) kita akan laksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) membahas jadwal paripurna istimewa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota 2016-2021,” kata Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo SH singkat saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Senin (25/1) KPU Limapuluh Kota sudah tetapkan Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021.

Lain halnya anggota DPRD yang Ketua Badan Kehormatan juga anggota Badan Musyawarah DPRD Limapuluh Kota Wendi Chandra Dt Marajo ST mengatakan rencananya, akan dicari hari Sabtu untuk pelantikan dalam konteks Rapat Paripurna Istimewa itu.

”Saya akan mengusulkan pelantikan dilaksanakan sesegera mungkin di hari Sabtu. Sebab, pelantikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD ini juga akan menjadi titik baru pembangunan Limapuluh Kota lebih maju. Kalau tidak ada manfaat, kenapa harus ditunda-tunda,” ujar Wendi Chandra.

KPU Limapuluh Kota sendiri sudah melayangkan surat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Limapuluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota tahun 2015. Lalu disertakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 118 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.

Berikutnya, Berita Acara Nomor: 2/BA/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. SK KPU Limapuluh Kota Nomor 1 tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Putusan MK Nomor 7/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25  Januari 2016, serta Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada pasal Pasal 160, ayat (3) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur.

Lalu pada ayat (4) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Pasal 160 A, ayat (2) Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. Ayat (3) Pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya usulan.(dsp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*