Kabag Yatmiko: Dalam OPD Baru Tidak Ada Lagi Kantor

Kantor Bupati Limapuluh Kota

Kantor Bupati Limapuluh Kota

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Sesuai aturan terbaru, dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak ada lagi kantor. Untuk urusan yang serumpun atau belum memenuhi syarat akan digabung dengan OPD lain.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setkab Limapuluh Kota Yatmiko, S.STP, M.Si dalam penyampaiannya pada apel pagi di lingkungan Kantor Bupati, Selasa (30/8).

“Perlu diketahui, dalam OPD baru tidak ada lagi Kantor. Hal ini perlu kami sampaikan, sebab sampai kemaren masih ada pegawai di lingkungan Pemkab kita yang bertanya-tanya dan mengatakan tidak mungkin tidak ada kantor dalam OPD baru,” ungkap Yatmiko.

Dikatakannya, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam aturan terbaru itu, dijelaskan bahwa OPD terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan, inspektorat, dinas daerah dan badan daerah, serta kecamatan.

Lebih jauh Yatmiko menjelaskan, pembentukan OPD tersebut dilakukan dengan memperhatikan faktor efektifitas dan efisiensi, tiap-tiap urusan dapat digabung menjadi satu dinas atau badan.

“Dalam aturan yang baru, kantor tidak ada lagi. Artinya, seluruh  urusan wajib pemerintahan baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau bukan pelayanan dasar maupun pilihan, itu diurus oleh dinas. Sedangkan urusan penunjang pemerintahan, diurus oleh badan daerah,” paparnya.

Terkait dengan OPD baru ini, mulai sekarang setiap unit kerja khususnya bagian atau sub bagian perencanaan atau yang melaksanakan tugas perencanaan agar mulai menyusun gambaran dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Lebih lanjut dijelaskannya, dalam penyusunan OPD tersebut ukuran atau besarannya ditentukan oleh tipelogi perangkat daerah yang diatur Permendagri yang sebelumnya disusun dan divalidasi oleh kementerian lembaga terkait melalui sistim fasilitasi Otda pada Dirjen Otda Kemendagri. Pembentukan OPD itu diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil).

Menurutnya, draf Ranperda OPD baru teresebut telah disusun dan segera dibahas di DPRD.

“Sesuai rencana, besok (Rabu, 31/8-red), akan dilaksanakan penyampaian nota penjelasannya di DPRD,” imbuh Yatmiko.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*