Kabupaten Solok Terancam Tidak Bisa Ikut Porprov 2016

.

Advertisements

* Buntut Kisruh KONI Kabupaten Solok

.

AROSUKA, PADANG-TODAY.COM

Kudeta kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Solok yang dilakukan oleh Rudi Horizon dan kelompoknya terhadap Atmi Fomi menimbulkan masalah serius. Kabupaten Solok terancam tidak bisa mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2016 yang akan berlangsung di Kota Padang November mendatang. Di samping tidak bisa mengikuti Porprov, Kabupaten Solok juga bisa terancam mendapatkan sanksi tambahan, yaitu suspend, tidak boleh mengikuti Porprov selanjutnya dua kali periode. Hal ini tentu saja menjadi kerugian besar bagi masyarakat Kabupaten Solok, khususnya bagi atlet, pelatih, offisial dan insan olahraganya.

Masalah ini bermula saat Rudi Horizon dkk melakukan “pelengseran” via musyawarah Olahraga Luarbiasa (Musorkablub) 30 Juni lalu. Mereka telah dilantik oleh Plt Ketua Umum KONI Sumbar Syaiful pada 24 Agustus lalu. Namun, ketidakrapian dan ketidaktelitian kudeta tersebut, seperti adanya pemalsuan tanda tangan, membuat Rudi dan kelompoknya harus berurusan dengan hukum. Atmi Fomi menemukan sejumlah celah pelanggaran dalam surat mosi tidak percaya dan surat pernyataan yang dijadikan alasan bagi Rudi dan kelompoknya untuk menggelar Musorkablub.

Fomi memidanakan kepengurusan yang “mengudeta” dirinya ke Polres Solok Arosuka terkait pemalsuan dokumen dan rekayasa surat-surat serta penggunaan kop surat dan stempel KONI Kabupaten Solok tanpa izin. Secara administratif, Fomi juga sudah melayangkan surat keberatan ke KONI Sumbar yang ditembuskan ke Ketua KONI Pusat, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), Bupati Solok, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Kapolres Solok Arosuka dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Solok.

Kubu Rudi Horizon pun tidak tinggal diam. Berbekal surat rekomendasi Bupati Solok Nomor: 842/Bup-2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang rekomendasi penerbitan SK KONI Kabupaten Solok yang berujung terbitnya SK KONI Sumbar Nomor: 195 tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang pengukuhan pengurus KONI Kabupaten Solok. Mereka pun dilantik oleh Plt Ketua Umum KONI Sumbar Syaiful pada 24 Agustus lalu.

Pelantikan tanggal 24 Agustus itu justru menjadi awal dimulainya masalah ini. Plt Ketua KONI Sumbar Syaiful yang datang langsung ke Arosuka untuk melantik kepengurusan KONI Kabupaten Solok di Ruang Pelangi Arosuka, dihadapkan pada dilema serius. Pelantikan di kompleks perkantoran Pemkab Solok tidak dihadiri oleh satupun pejabat Pemkab Solok, seperti bupati, wakil bupati, Sekda ataupun pejabat yang mewakili Pemkab Solok, demikian juga dengan pihak DPRD Kabupaten Solok. Padahal sebelumnya, Bupati Solok Gusmal mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 842/Bup-2016 tertanggal 18 Juli 2016 tentang rekomendasi penerbitan SK KONI Kabupaten Solok masa bakti 2016-2020.

“Kepengurusan” yang baru hitungan hari itu “mencoba” bekerja, dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan sejumlah pengurus cabang (pengcab) olahraga di Kabupaten Solok. Namun, hasilnya tentu saja tidak maksimal. Penyebabnya, dana untuk Porprov tersebut tidak kunjung cair. Akibatnya, cabang-cabang yang “bersiap” ke Porprov pun, harus memakai dana sendiri. Yang lebih miris, untuk segala pembiayaan di “KONI Kabupaten Solok” berasal dari dana patungan “pengurus”.

Persiapan atlet untuk Porprov November mendatang ternyata tidak maksimal. Padahal, dengan waktu yang hanya tinggal sekitar dua bulan, seharusnya seluruh atlet telah pemusatan latihan (training center/TC) berjalan dan TC penuh. Bahkan karena dana yang cekak, masih ada sejumlah cabang yang baru menggelar seleksi. Melihat kondisi ini, DPRD pun campur tangan. DPRD memanggil kedua kubu yang berseberangan dan mendengarkan penjelasan. Akhirnya, DPRD mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya Bupati (Pemkab Solok) harus turun tangan menyelesaikan masalah ini.

Sejumlah Pengcab mulai bersuara tentang vakumnya persiapan menuju Porprov ini dan masalah yang terjadi di tubuh KONI Kabupaten Solok. Ketua Harian Kodrat (Tarung Derajat) Kabupaten Solok, Syaiful menyatakan sangat menyayangkan terjadinya masalah ini. Syaiful menawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini. Karena telah terjadi dead lock (kebuntuan,red), sebab kedua kubu saling mengklaim sebagai pengurus yang sah, harus ada penengah. Pria yang juga Bendahara di Perkemi (kempo) Kabupaten Solok mengusulkan bupati dan jajarannya agar “membubarkan” kedua kubu dan membentuk lembaga atau kepanitiaan yang khusus untuk mengurus keikutsertaan di Porprov. Personil kedua kubu itu, jangan dilibatkan dalam lembaga atau kepanitian itu, agar tidak ada lagi gesekan.

“Bisa jadi seperti tim transisi, yang tugasnya khusus untuk mengurus keikutsertaan di Porprov. Setelah Porprov selesai, Pemkab harus segera mendorong terlaksananya Musorkablub untuk memilih kepengurusan KONI yang definitif. Saat Musorkablub itu, silakan kedua belah bertarung untuk menjadi ketua dan pengurus KONI yang baru. Saya rasa ini jalan yang paling baik dan paling fair,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengcab PBSI (bulutangkis) Edyart, menyatakan pihaknya meski tidak ikut serta dalam konflik ini, namun merasakan langsung efek yang ditimbulkan. Akibat dana yang belum turun, persiapan atlet yang akan turun di Porprov mendatang jadi terganggu. Akibatnya, PBSI Kabupaten Solok harus menguras uang kas organisasi dan menggunakan dana pribadi dari beberapa orang pengurus.

Kondisi terkini, Bupati Solok Gusmal telah mendelegasikan tugas penyelesaian kisruh KONI ini ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Solok. Disdikpora telah melakukan koordinasi dengan KONI Sumbar agar Kabupaten Solok tetap bisa ikut Porprov 2016. Menurut Kepala Disdikpora Zulfadli, hingga saat ini penyelesaian masalah tersebut masih dalam proses.

“Masih dalam proses dan masih dalam kajian. Tapi kita tetap usahakan Kabupaten Solok bisa ikut Porprov tahun ini,” ujarnya singkat. (*)

.

[RIJAL ISLAMY / YANCE GAFFAR]

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*