Kajati Gelar Program BINMATKUM 2018

Kajati Gelar Program BINMATKUM

Advertisements

Padang-today.com__Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh Kajaksaan Tinggi Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman Parit Malintang, Kamis 22-02-2018.

Kegiatan Binmatkum ini dibuka secara resmi oleh Bupati Padang Pariaman ALI MUKHNI yang dihadiri oleh Wakajati Sumatera Barat IRDAM, SH, MH beserta rombongan, Wakil Bupati Padang Pariaman SUHATRI BUR dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPINDA) Kab. Padang Pariaman dengan peserta kurang lebih dari 300 orang yang terdiri dari unsur Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), Camat, Wali Nagari dan Bamus Nagari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam sambutannya Bupati Padang Pariaman mengatakan meyambut baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini, guna mewujudkan Visi Misi Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen tinggi untuk mewujudkan Pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab.

Lebih jauh Bupati menyampaikan kepada pimpinan OPD, Camat serta Wali Nagari tidak perlu takut dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan masing-masing, namun demikian hal itu tentu harus dilakukan dengan tetap mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga, birokrasi sebagai alat pemerintah dapat bekerja lebih baik serta hasil atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.

Khusus untuk wali nagari, Bupati menekankan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Nagari mempunyai kewenangan besar dalam mengelola keuangan dan pembangunan di nagari. apalagi saat ini, anggaran yang dikelola oleh pemerintah nagari di Kabupaten Padang Pariaman cukup besar, baik itu yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat maupun dari APBN. Untuk itu Bupati mangajak peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkannya dengan banyak bertanya kepada narasumber tentang hal-hal yang belum dipahami.

Wakajati Sumbar IRDAM, SH, MH yang didampingi oleh Kajari Pariaman EFRIANTO, SH, MH bertindak sebagai narasumber menyampaikan materi tentang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Teknis Penggunaan Dana Desa.

Wakajati juga mempertegas apa yang disampaikan oleh Bupati “pimpinan OPD, Camat dan Wali Nagari tidak perlu takut dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dianggarakan dengan tetap menjalankanya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sesuai dengan program pemerintah, membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa artinya pembangunan tersebut berbasis di desa-desa atau nagari.

Kajari Pariaman EFRIANTO, SH, MH dalam penyampaian materinya juga mengingatkan kepada para Wali Nagari khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik harus beradasarkan kepada standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sangsi terhadap perangkat nagari dan Wali Nagari yang melakukan penyelewengan dana desa/nagari. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab peserta dengan Wakajati Sumbar. (*).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*