Kegiatan SKPD Masih 0 Persen, Silpa Diprediksi Naik

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Hearing yang sedianya mengevaluasi dan menyorot perjalanan kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Padangpanjang, akhirnya dibatalkan karena banyaknya ketidakhadiran pejabat instansi tersebut, Rabu (20/5) kemarin pagi.

Advertisements

Ketua Komisi II Novi Hendri mengatakan, secara kelembagaan menilai kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) yang berkaitan dengan komisi tersebut masih sangat jauh dari harapan. Bahkan lebih ekstrim disampaikannya, banyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat hingga triwulan II belum ada yang terlaksana.

Berdasarkan kaca mata Komisi II, beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat banyak seperti realisasi pembangunan fisik, bantuan listrik gratis dan bantuan dana hibah dan bansos. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap derita masyarakat yang menggantungkan pendapatan keuangan dari banyak kegiatan pemerintah itu.
“Rapat kerja (raker) yang sangat penting itu tidak dihadiri pejabat pengambil kebijakan seperti Sekko dan Asisten II. Tujuannya kami mengundang seluruh pejabat terkait, agar mengetahui sejauh apa risiko yang ditimbulkan terhadap rakyat akibat belum berjalannya kegiatan,” ujar Novi didampingi Wakil Ketua Mesra, Sekretaris Puji Hastuti, Hukemri, Suardi dan Imbral di ruangan Sekretaris Dewan (Sekwan).

Puji Hastuti menambahkan, masih 0 persennya realisasi kegiatan di SKPD terkait tersebut berpengaruh terhadap akan terkendalanya pembahasan perubahan anggaran sekitar Juli mendatang dan peningkatan Silpa. Sedangkan efek langsung yang dirasakan masyarakat saat ini, belum bisa menikmati bantuan untuk pendorong peningkatan usaha. Baik berupa bantuan fisik atau alat, maupun bantuan modal usaha.

“Khusus bansos dan hibah, beberapa kabupaten kota lainnya di Sumbar telah direalisasikan. Termasuk bantuan peralatan pertanian dan UMKM, Padangpanjang masih belum jelas kapan direaliasikannya,” ungkap Puji.

Selain mengevaluasi, raker yang sedianya digelar pukul 10.00 WIB itu juga mempertanyakan kesiapann SKPD terkait dalam menyonsong beberapa momentum penting seperti Ramadhan terkait ketersediaan sembako dan Tahun Pelajaran (TP) 2015/2016.

“Tidak berjalannya kegiatan, masyarakat banyak merintih karena berkaitan masuknya Ramadhan, lebaran dan tahun ajaran baru. Masyarakat butuh pendapatan tambahan, sementara lahan ekonomi mereka belum juga dibuka pemerintah seperti pembangunan fisik bagi warga berprofesi buruh dan bantuan modal untuk pengembangan usaha mereka,” tutur Hukemri diamini Imbral menyesalkan kinerja pemerintahan.

Sementara SKPD yang terkait dengan Komisi II DPRD Padangpanjang tersebut masing-masing Bappeda, Diskoperindag, DPPKAD, Kantor Pasar, Disporbudpar, Distan, Kantor Ketapang, Bagian Perekonomian dan Bagian Umum. “Komisi memilih batalkan hearing karena pejabat SKPD kunci banyak tidak hadir. Diantaranya Sekko, Asisten II, Disperindag dan Bappeda,” pungkas Suardi. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*