Kejar Tipe B, Jaminan Pelayanan Pasien Wajib

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Wakil Ketua I DPRD Padangpanjang dari Partai Amanat Nasional (PAN), Erizal yang bertindak selaku koordinator rombongan Komisi III dalam kunjungan kerja (Kunker) ke RSUD Wangaya Denpasar dan DKK Karangasem Provinsi Bali 2-7 Maret lalu, menilai Pemko Padangpanjang terlalu latah dalam penerapan perundang-undangan yang baru.

Advertisements

Di Provinsi Bali, termasuk Kota Denpasar dan Karangasem tidak langsung menerapkan sistem BPJS. Memanfaat rentang waktu efektif cukup panjang sampai peraturan tersebut diwajibkan pada tahun 2019 mendatang, pemerintah setempat masih menggunakan dana APBD untuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara sembari sosialisasi terhadap masyarakat terkait akan berakhirnya program tersebut seiring efektifnya sistem BPJS nanti.

Demkian juga terkait upaya peningkatan akreditasi rumah sakit menjadi Tipe B pada RSUD Padangpanjang, Hendra menilai masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah daerah berjuluk Serambi Mekkah itu. RSUD Wangaya Denpasar, dalam kunjungan yang diikuti seluruh anggota Komisi III lainnya seperti Idris Al Hafis (PKS), Lastri (PPP), Desfa Remindo (Golkar) dan Gusnawati (Demokrat) diketahui telah mampu memberikan pelayanan maksimal terhadap pasien.

“Layanan untuk pasien oleh dokter Poly atau spesialis yang lengkap, telah dimulai sejak pukul 08.00 WIB pagi setiap harinya. Apa yang ada di RSUD Wangaya Denpasar, harapan kita bisa menjadi motivasi bagi Direktur RSUD Padangpanjang untuk bisa mendorong kinerja dokter spesialis yang berorientasi terhadap peningkatan PAD rumah sakit. Tentunya ini juga wajib mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah,” terang Hendra menambahkan. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*