Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Pemerintah Pusat Tidak Terpenuhnya Keinginan Petani

Padang-today.com__Petani di Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, mengeluhkan ketersedian stock pupuk subsidi langka. Jelas saja, kondisi seperti ini yang sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir bisa membuat petani merugi.

Seperti petani pengarap padi sawah, Syafrizal effendi (41)  di Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, dia mengakui kelangkaan pupuk ini semakin terasa karena tepat dengan masukknya masa tanam.

“Belakangan ini semakin parah. Mulai bulan September lalu makin sedikit pupuk subsidi kami dapat,” kata dia.

Pupuk subsidi yang didapat kali ini jauh berkurang dari sebelumnya. Selain itu, jika ketersedian pupuk yang ada saat ini tidak mencukupi walau untuk lahan satu hektare.

Ia pun menyayangkan, akibat bekurangnya pasokan pupuk bersubsidi ini mereka harus mengeluarkan uang lebih. Pasalnya, jika membeli pupuk yang non subsidi harganya bisa mencapai dua kali lipat dari pupuk subsidi.

“Kita jadi beli yang non subsidi lah. Kalau harga yang non subsidi itu satu sak paling Rp 275.000. Tapi kalau yang subsidi, bisa dengan harga Rp 115.000. Jadai kalau kita beli non subsidi  bisa sampai dua kali lipat harganya,” kata dia.

Untuk perbandingan antara pengeluaran dengan pemasukan yang didapat saat panen hanya bisa menutupi biaya selama masa tanam saja.

“Jadi udah enggak dapat untung lagi kita. Ya Cuma balik modal saja sama untuk uang beli obat untuk benih,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Pemkab Padang Pariaman, Yurisman Yakub, menyebutkan masyarakat di daerah itu cukup terbantu dengan adanya program pemerintah untuk masyarakat petani yaitu Kartu Tani yang tersebar di 17 Kecamatan dan 103 Kenegarian Padang Pariaman untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.

“Pada kartu tersebut, petani dapat mendapatkan pupuk bersubsidi dengan kuota yang telah ditentukan. Bagi yang tidak memiliki kartu tani dia tidak dapat membeli pupuk yang dia inginkan. Miskipun ia dapat, tentu harganya cukup mahal dari petani yang tergabung dalam kelompok tani yang mendapatkan pupuk bersubsidi,” kata Yurisman, Jumat (29-11-2019) di Padang Pariaman.

Namun, hingga kini masyarakat petani cukup kesulitan dengan mendapatkan pupuk yang bersubsidi. Kenapa demikian, kuota untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di Padang Pariaman dikurangi dari sebelumnya.

Diakui, belakangan ini pihak petani masih mengeluh terkait dengan kelangkaan pupuk yang bersubsidi, hilang entah kemana. “Masyarakat petani keluhkan ada pengurangan kouta untuk pupuk bersubsidi. Selain itu, ada indikasi permainan bisnis terlarang didunia pupuk jatah petani kecil menghilang,” ujarnya.

Bahkan ada yang mendapatkan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan harga, sehingga timbul keresahan di masyarakat petani. Kuota pupuk bersubsidi untuk Padang Pariaman berkurang dari sebelumnya.

“beradasarkan data luas lahan sawah anatara BPS dan Pertanian berbeda cukup signifikan dan Definitife Kebutuhan Kelompok (RDKK) langsung dikirim secara daring ke pusat oleh petugas kelompok sehingga mempengaruhi jatah alokasi pupuk,” kata dia.

Dengan adanya data luas lahan sawah yang didapati oleh pemerintah pusat, maka mempengaruhi kuota pupuk serta bantuan lainya, sebab pemerintah pusat mengunakan data BPS sebagai acuan. Tekait dengan hal ini, terjadi hampir diseluruh Indonesia sehingga pemerintah daerah disarankan membuat surat baru yang ditandatangani BPN, BPS dan Pertanian terkait luas lahan.

Menurutnya, apabila kuota ini tidak ditambah maka akan terjadi kelangkaan di akhir tahun atau kehabisan stock di tingkat pengecer sehingga berpengaruh pada produksi pertanian baik padi maupun jagung.

“Terkait dengan hal itu, pihak pemerintah saat ini telah bersurat ke pemerintah pusat untuk penambahan kuota tersebut. Kalau ini tidak dilakukan oleh pemerintah, pihak petani akan mengalami kerugian atau gagal panen,” ujarnya.

Ia mengatakan, petani setiap Kecamatan didorong untuk mengunakan kuota pupuk sesuai dengan rekomendasi dari BPTP Sumbar. “ Setiap kecamatan kebutuhan pupuknya berbeda sebab jenis tanahnya tidak sama sehingga sebaiknya dalam penanggunaanya mengikuti saran BPTP,” tandasnya menghakiri. (herry suger)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*