Kepala BPBD Dan Anggota DPRD Diperiksa Polda Sumbar

Padang-today.com – Empat orang saksi diperiksa penyidik Direktorat Kriminal khusus  Polda Sumbar terkait kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 Sumbar dalam pengadaan cairan pembersih tangan atau handzanitizer.

Advertisements

Empat saksi yakni dari BPB sumbar dan juga dari anggota DPRD Sumbar,”kata Kabid Humas Polda Sumbar, Stefanus Satake Bayu Setianto di Padang.

Menurut dia, penyidik Ditkrimsus Polda Sumbar pada Selasa (16/3) sekira pukul 10.00 WIB memeriksa Erman Rahman Kepala BPBD Sumbar sebagai saksi kasus dugaan  penyelewengan dana Covid-19.

“Kepala BPBD diperiksa lebih kurang enam sampai tujuh jam oleh penyidik Ditkrimsus Polda, ketika diperiksa membawa dokumen,”sebut dia.

Polisi terus bekerja mengumpulkan bahan keterangan untuk mengungkap kasus ini. Mulai dari mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan persoalan ini hingga keterangan dari sejumlah pihak. Kami akan serius dalam mengungkap kasus ini dan terus bekerja

polisi sedang mengumpulkan sejumlah dokumen dari BPBD Sumbar dan masih menunggu dokumen berupa notulen pansus tidak lanjut temuan LHP BPK terkait dengan anggaran Covid-19.

“Kita sudah surati Sekwan DPRD Sumbar untuk meminta dokumen tersebut dan masih kita tunggu,”jelas Satake.

Dia menyebutkan, walaupun sudah ada pengembalian uang, namun tindak hukum tetap dilakukan penyidik Ditkrimsus Polda Sumbar.

“Dalam kasus ini belum ada ditetapkan tersangka, namun baru sebatas saksi diperiksa. Kita mengumpulkan keterangan terlebih dahulu untuk mengungkap kasus ini,”kata dia.

Menurut dia, polisi terus bekerja mengumpulkan bahan keterangan untuk mengungkap kasus ini.

“Mulai dari mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan persoalan ini hingga keterangan dari sejumlah pihak. Kami akan serius dalam mengungkap kasus ini dan terus bekerja,”ucap dia.

Polisi sedang mengumpulkan sejumlah dokumen dari BPBD Sumbar dan masih menunggu dokumen berupa notulen pansus tidak lanjut temuan LHP BPK terkait dengan anggaran Covid-19.

“Kita sudah surati Sekwan DPRD Sumbar untuk meminta dokumen tersebut dan masih kita tunggu,”jelas Satake.

Selain itu tambah Satake penyidik Dikrimsus Polda Sumbar akan meminta keterangan saksi ahli, mulai dari ahli pidana hingga ahli tipikor.

“sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam mengungkap kasus tersebut,”pungkas dia.

Terkait diperikasnya Erman Rahman sebagai saksi oleh penyidik Dikrimsus Polda Sumbar. Wartawa menghubungi Erman Rahman, namun handpone tidak aktif.

Kasus ini mencuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumbar terdapat setidaknya dua jenis temuan pelanggaran, yaitu indikasi pemahalan harga pengadaan sanitasi tangan (hand sanitizer) dan adanya transaksi pembayaran kepada penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pada pengadaan sanitasi tangan ada indikasi pemahalan harga untuk ukuran 100 mililiter Rp 1,872 miliar dan pemahalan harga untuk ukuran 500 mililiter Rp 2,975 miliar. Selain itu, ada pula kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan (masker, pistol termometer, dan sanitasi tangan) senilai Rp 63 juta. Total kerugian negara sekitar Rp 4,91 miliar.

Adapun untuk transaksi pembayaran yang tak sesuai ketentuan ditemukan potensi penyalahgunaan dana dari pembayaran tunai pada penyedia dan pembayaran kepada orang-orang yang tak dapat diidentifikasi sebagai penyedia senilai Rp 49,280 miliar. Pembayaran tunai itu tak sesuai Instruksi Gubernur Sumbar Nomor 2/INST-2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*