Kepala Dinas Peternakan Provinsi Katakan Krisis Yang Kita Hadapi Adalah Krisi Energi dan Pangan

Pariaman, PADANGTODAY.com-Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumbar dr. Hewan Rinaldi dalam sambutannya mengatakan krisis yang akan kita hadapi saat ini terdiri dari krisis energi dan krisis pangan, ini disebabkan bumi kita semenjak Nabi Adam AS, sampai saat ini telah semakin tua, dengan keserakahan manusia dan pertambahan penduduk dunia, maka kita akan mengalami kelangkaan energy dan kelangkaan pangan. Untuk dapat bertahan kita harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada serta memanfaatkan ilmu dan tekhnologi demi mengatasi krisis tersebut. Hal ini disampaikan disaat mengujungi Mesjid Istiqamah Adam Sorin Kota Pariama, Sumbar.

Advertisements

Tanda-tanda krisis itu sebenarnya sudah semakin jelas, bukti itu sudah semakin mudah ditemukan misalnya, betapa banyakya sumber-sumber minyak bumi, gas, batu bara, emas, nekel da lainya akhir-akhir ini sudah habis atau bahka tidak tersisa lagi. Begitu pula penyediaan pangan, sebagaimana yang dilansir dari website Rektor UIN Prof. Dr. H Imam Suprayogo menjelaskan, Indonesia termasuk negara pengekspor minyak bumi, gas dan lain-lainya.

Tetapi sekarang ini ternyata kedaaannya sudah berbalik, yaitu justru mengimport. Dahulu negara ini sebagai penjual minyak, tetapi oleh karena sudah kehabisan, maka sekarang sudah membeli dari luar negeri. Banyangkan, posisi penjual ternyata bisa berubah menjadi pembeli. Maka ke depan tidak mustahil, jumlah yang dibeli akan semakin meningkat hingga tidak terkendali, dan akhirnya hal itu akan menjadi beban yang belum tentu mampu memikulnya.

Soal pangan, pemerintah Indonesia, pada zaman pemerintahan Orde Baru, Pimpinan Presiden Soeharto dengan berbagai kebijakannya mampu mandiri atau berswadaya. Namun sekarang ini, beras, kedelai, apalagi gandum, sudah harus import. Jumlah bahan pangan yang didatangkan dari luar negeri, kabarnya juga tidak semakin berkurang, melainkan sebaliknya, justru ditingkatkan. Bahkan, hal yang memprihatinkan lagi, soal import bahan makan ini juga membuahkan polemik, termasuk muncul kabar penyimpangan yang memalukan.

Sebagai negara yag mengaku bahwa, memiliki tanah luas dan subur, serta apalagi beriklim yang amat cocok untuk pertanian, maka tidak selayaknya hanya sebatas memenuhi bahan pangan saja harus membeli ke luar negeri. Rasanya benar-benar aneh. Tentu keanehan atau bahkan disebut lucu itu semestinya melahirkan kesadaran, bahwa sebenarnya pada bangsa ini ada sesuatu keadaan atau kebijakan yang kurang tepat, sehingga seharusnya segera diluruskan dan diperbaiki kembali.

Keadaan tersebut sebenarnya juga mengingatkan tentang gambaran berskala kecil, yaitu misalnya seseorang yang mengaku berstatus sebagai petani, tetapi isterinya sehari-hari ke pasar membeli beras, cabe, kelapa, sayur, dan kebutuhan konsumsi lainnya. Menjadi sebuah gambaran yang aneh dan lucu, bahwa sebagai isteri seorang petani, seharusnya sehari-hari ke pasar menjual beras, sayur, buah-buahan, dan hasil pertanian yang dipanen dari kebunnya. Namun keadaannya berbalik, isteri petani ke pasar justru membeli hasil pertanian. Rasa-rasanya rakyat Indonesia terbiasa dengan keanehan itu.

Krisis kedua kebutuhan pokok tersebut, yakni energi dan pangan, bisa kita bayangkan adalah akan sangat berbahaya dan akan mengakibatkan penderitaan rakyat yang luar biasa. Oleh karenanya, hal itu tidak boleh terjadi. Untuk mengatasi krisis energi, tentu tidak mudah dipecahkan. Sumber-sumber energi yang sudah habis tidak mungkin diharapkan lagi, maka harus dicari dan digali di tempat lain yang baru dan memungkinkan. Namun belajar dari pengalaman selama ini, maka semestinya, pemerintah untuk mengeksploitasi sumber-sumber energi yang baru dimaksud harus berhati-hati, dilakukan secara cermat dan mandiri, termasuk harus menyediakan anggaran secara cukup.

Terkait dengan penyediaan kebutuhan bahan pangan, pemerintah tidak cukup hanya misalnya melarang agar tidak mengubah fungsi tanah pertanian menjadi pabrik atau perubahan, melainkan harus mencetak lahan baru secara besar-besaran untuk pertanian ini. Anggaran untuk keperluan itu juga harus dicukupi. Selain itu, pemerintah seharusnya segera membuat regulasi, untuk mengatur agar tidak ada lagi lahan tidur. Sebab, selama ini tidak sedikit perusahaan dan bahkan perorangan menguasai tanah dalam jumlah yang tidak terbatas, tetapi dibiarkan tidak berfungsi. Dengan regulasi itu harus melahirkan batas-batas tentang kepemilikan dan penguasaan tanah.

Singkat kata, manakala ke depan tidak ingin mengalami krisis kedua sumber kebutuhan pokok tersebut, energi dan bahan pangan, maka pemerintah harus memberi perhatian secara serius terhadap kedua persoalan tersebut. Selain mendorong dan memberi insentif kepada warga masyarakat yang berusaha mengembangkannya, pemerintah seharusnya menyediakan anggaran secara cukup. Manakala beberapa tahun yang lalu, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, maka dalam waktu dekat atau mendatang ini seharusnya memprioritaskan untuk mencegah datangnya klrisis energi dan pangan.

Tidak bisa dibayangkan, manakala krisis energi dan lebih-lebih krisis pangan dimaksud benar-benar terjadi, maka kelaparan dengan berbagai akibatnya tidak akan mudah diatasi. Mungkin saja gedung-gedung sekolah, perkantoran, fasilitas transportasi dan komunikasi tersedia dan mencukupi serta tampak mewah, akan tetapi, jika tidak tersedia energi dan bahan pangan, maka semua fasilitas sosial itu tidak akan ada gunanya lagi. Maka, itulah sebabnya, kebijakan berupa penyediaan bahan energi dan apalagi bahan pangan, rasanya tidak boleh diabaikan dan bahkan sekedar misalnya, hanya ditunda. Artinya hal itu harus dilakukan sekarang dan secara serius. Wallahu a�lam. (eri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*