Ketua KI Sumbar : Jika Pemerintah Atau Pejabat Tertutup, Bersiap Berhadapan Dengan Sengketa Informasi Publik

Fhoto : Sosialisi Dalam Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Pemkab Tanah Datar dengan mengandeng KI Sumbar.(ddy)

Advertisements

TANAH DATAR, www.padang-today.com,- Dalam mengelola urusan publik, seperti keterbukaan informasi. Jika pemerintah atau pejabat terkait masih tertutup, maka akan berhadapan dengan sengketa publik.

“Pemerintah maupun pejabat harus memahami implementasi, mengelola dan menerapkan informasi publik seperti yang ada dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, jika tidak ingin disengketakan terkait keterbukaan informasi publik,” ungkap Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Barat Syamsu Rizal dalam Sosialisasi Penguatan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se-Tanah Datar, Jumat (16/03/18) di Aula Kantor Bupati Tanah Datar.

Kata Syamsu Rizal, sengketa publik pada hari ini menjadi trend yang banyak melibatkan pemerintah daerah dan instansinya karena ketidak pahaman dalam melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 ini, sehingga harus masuk ke ranah sengketa.

Syamsu Rizal yang juga wartawan senior ini juga mengingatkan agar keterbukaan informasi yang sudah menjadi benang merah untuk melahirkan kepercayaan publik ini, pemkab dan pejabatnya harus mampu mengelola dengan baik informasi informasi penting yang harus di ketahui oleh masyarakat.

“Siapa saja, seluruh warga negara Indonesia yang memiliki indentitas diri, berhak memperoleh informasi yang diinginkannya, tentu harus sesuai dengan kajian undang undang, informasi seperti apa yang harus diterima dan diberikan,” ucap Syamsu Rizal.

Ia juga menerangkan dalam sosialisasi yang dihadiri oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Helfy Rahmi Harun, Kadis Kominfo Erizal Ramli, Kabag Humas Dan Protokoler Syahril dan Komisioner KIP Sumbar Adrian Tuswandi, jika pengelolaan informasi publik sudah terbuka hingga sampai pejabat terendah, sudah pasti kepercayaan publik akan muncul sehingga munculpun berita Hoax sekalipun, justru publik sendiri yang akan membantahnya.

“Dengan terbitnya UU Nomor 14 ini, pejabat pejabat di Tanah Datar ini harus hati hati dengan sengketa informasi publik yang menandakan keterbukaan masih belum berjalan dengan maksimal,” tutur Syamsu Rizal.

Sementara itu Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi menyebutkan, untuk membangun keterbukaan informasi yang transparan pada OPD di Pemkab Tanah Datar sampai ke tingkat wali nagari, maka pejabat pejabat itu harus melepaskan ego sektoral.

“Karena ego sektoral inilah harus berujung ke ranah sengketa, tinggalkan ego, bangun informasi itu sesuai dengan amanat undang undang,” ujar Komisioner KI Sumbar ini.

Tambah Adrian, pada dasarnya semua informasi itu legal dan patut diketahui oleh semua orang, namun memang ada pengecualian dalam pengelolaan informasi yang tidak boleh dipublis.

“Dalam pasal 28F UUD 1945 juga telah disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada,” pungkasnya.(ddy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*