Koalisi Pengawas Kejari Menuntut Kasus Korupsi Merugikan Negara Senilai Rp 3 Miliar

ilustrasi

ilustrasi

Advertisements

PADANGTODAY.COM– Aktivis anti korupsi menamakan diri Koalisi Pengawas Kejari (KPK) menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. Aspirasi mereka menuntut kasus korupsi merugikan negara senilai Rp 3 miliar, dengan tersangka mantan Rektor Universitas Islam Negeri Maliki Malang, Imam Suprayogo, segera diselesaikan.

Massa itu terdiri dari anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang, Malang Corruption Watch, LHMI, PMPD, Fordema dan Format. Mereka menggelar aksi di depan kantor Kejari Kota Malang dengan membawa aneka poster berisi tuntutan. Di antaranya ‘Kejari Stop Tipu-Tipu’ dan ‘Segera Periksa Dua Tersangka IS dan SH’. Massa menggelar aksi sejak pukul 10.30 WIB hingga 12.00 WIB.

Para peserta aksi sempat memaksa masuk Gedung Kejari hingga terlibat saling dorong. Tetapi, pihak kepolisian yang menjaga mereka secara ketat tidak membolehkan massa masuk. Mereka hanya diberi kesempatan berorasi di depan pagar di bawah cuaca terik.

“Melarang kami masuk Kajari, berarti polisi sudah tidak mendukung pemberantasan korupsi,” kata salah satu peserta aksi.

Koordinator aksi, Muhammad Busyro Fuad mengatakan, aksi mereka dilakukan buat mendesak Kajari Kota Malang segera menuntaskan kasus dugaan korupsi diduga dilakukan Imam Suprayogo.

“Karus ini sudah mandek. Kasus ini sudah sejak 2008, hingga sekarang belum juga tuntas,” kata Busyro.

Mantan Rektor Imam Suprayogo diduga terlibat kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Kampus II UIN Maliki Malang di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diduga negara mengalami kerugian mencapai Rp 3 miliar lebih.

Pada 25 Agustus 2014, beberapa orang telah divonis penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Yakni Nur Hadi dan Marwoto, keduanya aparatur Desa Tlekung.

Sementara dua terpidana lain, yakni Musleh Herry dan Jamalulail Yunus sebagai panitia pembebasan lahan, juga sudah divonis 6,5 tahun penjara. Tetapi, keduanya masih menjalani proses banding.

“Tetapi dua tersangka lain, yakni Imam Suprayogo dan Samsul Huda sampai sekarang belum diperiksa oleh Kejari. Ini yang kita pertanyakan. Jangan sampai Kejari main tipu-tipu dengan alasan keduanya tidak terlibat. Padahal keduanya sudah berstatus tersangka,” tambah Busyro.

Busyro mengatakan, hasil analisis Malang Corruption Watch (MCW) dari putusan Jamalulail Yunus dan Musleh Herry ditemukan fakta Imam Suprayogo dan Samsul Huda terlibat dalam kasus itu.

“Aneh Kejari masih beralasan keduanya tidak terlibat. Berdasarkan keterangan saksi di pengadilan, Imam Suprayogo menyuruh panitia pembebasan lahan untuk tidak melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan SK Rektor Nomor Un.3/KU.00.2/014/2008 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2015 tentang pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum,” tambah Busyro.

KPK mendesak Kajari Kota Malang, Hendrizal Husein, segera memeriksa kedua tersangka. Jika tidak segera dipanggil dan diperiksa, dia menuding Kejari ada main.

“Jika tidak mampu, sebaiknya diserahkan saja kepada Satuan tugas khusus Kejaksaan Agung RI (Satgassus Kejagung RI),” tandas Busyro.

Sayang hingga aksi selesai digelar, Kajari tidak menemui pendemo karena beralasan sedang berada di luar kota.

(ary/uil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*