Kota Pariaman Targetkan PAD Rp58 Milyar

Padang-today.com – Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Kota Pariaman, Buyung Lapau, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 58 miliar, sebelumnya pada tahun 2019 ditargetkan hanya sebesar Rp42 milyar.

“Target PAD untuk tahun ini naik drastis dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 42 miliar dengan realisasi 80 persen. Sekarang target dinaikan menjadi Rp 58 miliar,” ungkap Buyung Lapau, di kantornya, Jumat 21 Februari 2020.

Menurut Buyuang Lapau, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2009). Secara umum dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Untuk mencapai target itu Buyung menjelaskan Pemkot akan menggali berbagai potensi di Kota Pariaman. “Diantaranya kami akan naikan zona nilai tanah di mana seluruh total, seandainya tergali mencapai Rp 2 miliar. Lalu masukan dari sektor objek wisata pantai Gandoriah. Nantinya di pantai Gandoriah akan pakai tiket masuk,” kata Buyung yang digadang gadangkan ikut berkontestasi sebagai wakil bupati Padang Pariaman pada Pilkada kali ini.

Buyung mengatakan tiket masuk tersebut dilengkapi dengan portal sebanyak 4 portal. Pada masing masing portal dibuat pos untuk mengisi uang pembayaran secara non tunai. “Lalu ada juga di segi parkir yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Saat itu kita akan terapkan sistem parkir berlangganan yang dibayar pertahun,” kata dia..

Sedangkan untuk pajak restoran dan hotel di kota Pariaman masih tergolong rendah dari daerah-daerah lainya.

“Rumah makan, restoran atau hotel sangat rendah kesadaran mereka dalam membayar pajak. Ini akan kami atasi di mana Walikota telah menekan MoU untuk peningkatan PAD serta akan bekerjasama dengan pihak kejaksaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk mensosialisasikan pembayaran pajak,” ujarnya.

Buyung menilai, selama ini kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lantaran opini yang dibangun masyarakat, bahwa membayar pajak adalah beban bagi mereka.

“Padahal tidak, contohnya restoran atau rumah makan, yang dipungut pajaknya bukan hasil dari pemilik melainkan pembayaran dari pembeli. Jadi logikanya pemilik silahkan ambil atau hitung untung miliknya dari penjualan, yang akan menjadi pajak adalah di luar itu semua,” kata Buyung.

Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional.

Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama menjadi komponen PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia menambahkan, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (2009).

Selain pajak daerah, terdapat pula retribusi daerah yaitu pungutan daerah (otonom) sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak dan Retribusi merupakan sumber yang harus dimanfaatkan keberadaannya oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah berat.

Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil.

Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil didaerah tersebut. (SgR)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*