KPU Beda data Dengan Bawaslu-RI

    Padang-today.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) beda data dengan Bawaslu-RI soal bakal calon legislatif terindikasi mantan napi korupsi.

Advertisements

Bawaslu-RI merilis untuk di Provisi Sumbar ada tujuh nama Bacaleg di lima kabupaten terindikasi mantan napi korupsi, KPU merilis hanya tiga bacaleg terindikasi mantan napi korupsi.

“Baru tiga nama bacaleg terindikasi mantan napi korupsi,”kata Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, Izwaryani saat dihubungi.

Ia menjelaskan, tiga mantan napi korupsi tersebut baru ditemui di Kabupaten Pasaman Barat.

“Di Kabupaten Pasaman Barat Bacaleg tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),”ungkapnya.

Terindikasi bacaleg mantan korupsi di Kabupaten Pasaman dimana ada tercantum dalam dokumen sesuai laporan, sedangkan kabupaten lainnya di Provinsi Sumbar belum ditemukan bacaleg terindikasi mantan napi.

“KPU masih menunggu dokumen pendukung untuk memastikan apakah terindikasi mantan napi korupsi,”jelas Izwaryani.

Ia menambahkan, sementara, tiga orang lainya, yang berasal dari Limapuluh Kota, Kabupaten Solok dan Mentawai, tiga orang tersebut memang tidak melampirkan dalam berkas, namun KPU setempat mendapatkan laporan dari masyarakat.

     “Sejauh ini baru 6 orang itu. Untuk DPRD Sumbar sendiri, berdasarkan berkas yang didaftarkan kesini, belum ada kita temukan. Namun kita lihat saja saat tanggapan masyarakat nantinya, masyarakat tentu mengetahui nama-nama yang pernah terpidana korupsi,”imbuhnya.

Ia menyatakan, nama-nama yang mantan narapidana korupsi tersebut dipastikan tidak akan lolos sebagai calon anggota legislative nantinya.

“Untuk itu, parpol agar segera menggantinya, baik saat perbaikan ini, ataupun setelah DCS nantinya,”katanya.

    Jadi calon tersebut nanti akan langsung Tidak Memenihi Syarat (TMS) sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebaiknya porpol segera mengganti bacaleg tersebut.

“Dalam aturan PKPU no 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dijelaskan pelarangan pencalonan bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi,”jelas Izwaryani.

    Sebelumnya Bawaslu RI mengeluarkan relis pada 25 Juli 2018 jumlah bakal calon terpidana korupsi sebanyak 192 bakal calon. Tersebar di 9 Propinsi, 92 Kabupaten dan 11 Kota.

Bakal Calon Terpidana Korupsi di propinsi sebanyak 26 Bakal calon, di Kabupaten 146 bakal calon dan di Kota 20 bakal calon.

Dari relis tersebut ada lima kabupaten di Provinsi Sumbar dimana terdapat tujuh orang bacaleg mantan napi korupsi.

Bacaleg terindikasi mantan napi

1. Pasaman Barat
a. Bacaleg atas nama Zamri dari parpol Berkarya.
b. Bacaleg atas nama Nirwan Pulungan dari parpol Golkar.
c. Bacaleg atas nama Japril dari parpol NasDem

2. Kabuapten Solok
Bacaleg atas nama Bustanul Arifin dari parpol Perindo.

3. Kabupaten Solok Selatan bacaleg atas nama Yusrizal Salta dari partai Garuda.

4. Kabupaten Kepulauan Mentawai
Bacaleg atas nama Kurnia dari parpol PDI-P

5. Kabupaten Limapuluh Kota
Bacaleg atas nama Zul Apris dari Partai Gerindra. (dy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*