KPU Minta Klarifikasi Tiga Parpol

 

Advertisements

    Padang-today.com – Komisi Pemikihan Umum (KPU) Sumbar meminta klarifikasi dari partai politik terkait tanggapan masyarakat terhadap Daftar Caleg Sementara (DCS).

   “Pihaknya meminta parpol untuk memberikan klarifikasi terkait tanggapan masyarakat,”kata Ketua KPU Sumbar, Amnasmen di Padang.

   Ia menjelaskan,KPU Sumbar menunggu kedatangan parpol untuk memberikan klarifikasi lengkap. Sehingga ada jawaban dan semuanya bisa mencari solusinya.

    “Kami akan menunggu kehadiran  untuk memastikan kehadiran yang bersangkutan terkait tanggapan masyarakat terhadap DCS,”ungkapnya.

    KPU Sumbar menerima empat tanggapan masyarakat telah diterima  terkait daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD  Provinsi Sumbar yang telah diumumkan beberapa hari lalu.

   “Kita terima tanggapan masyarakat terkait DCS yang telah kami umumkan, ada empat bacaleg dari tiga parpol dan setiap tanggapan masuk masyarakat wajib kami tindak lanjuti.

    “Hal sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 20 Tahun 2018 pasal 24 yakni parpol wajib untuk menindaklanjuti dengan memberikan kesempatan pada bacaleg untuk memberikan klarifikasi dan disampaikan kembali ke KPU pada 29 hingga 31 Agustus 2018,”tegas Amnasmen.

     Ia menyatakan, proses klarifikasi yang dilakukan KPU ini tidak lain ingin mencari bukti-bukti yang akurat dan jelas dengan bukti-bukti tentang bacaleg terkait yang diterima KPU.

   “Terus terang KPU tidak langsung memutuskan atau mengamini tanggapan masyarakat itu benar atau akurat, tentunya kami perlu pula penjelasan dari bacaleg bersangkutan terkait status mereka,” kata Amnasmen.

   Ia menjekaskan, KPU Sumbar sudah kirimkan surat permintaan klarifikasi kepada empat orang bacaleg itu melalui partainya masing-masing.

    “Dari empat permintaan klarifikasi terkait bacaleg itu, nyatanya ada yang sudah memberikan klarifikasinya namun ada juga yang belum. Soalnya Selasa (29/8) siang, kami akan memplenokan hasil tanggapan masyarakat itu, karena ini potensi atau celah bagi parpol untuk mengganti bacaleg,”ungkapnya.

     Hingga saat ini tanggapan masyarakat masuk ke KPU Sumbar berupa terkait indikasi status bacaleg yang menjadi Komisaris di salah satu BUMD di Pemkab Mentawai, satu orang bacaleg lagi terindikasi masih dari Mentawai yang dilaporkan masih berstatus ASN di Pemkab Mentawai.

   “Dua orang bacaleg ini sama-sama berada di Dapil Sumbar 8 untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan-Kabupaten Kepulauan Mentawai,” kata Amnasmen.

   Kemudian ada tanggapan masyarakat menyangkut satu orang bacaleg di Dapil Sumbar 3 untuk wilayah Bukittinggi-Agam, ternyata juga sudah pernah dicalonkan oleh partai lain di Dapil berbeda tingkat kabupaten kota.

    Terakhir, tambah Amnasmen ada satu orang bacaleg di Dapil Sumbar 1 untuk wilayah Kota Padang, yang terindikasi sebagai ketua RW di salah satu daerah. (dg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*