Kubu Aburizal Bakrie Harus Menerima Putusan PTTUN

Aburizal Bakrie

Aburizal Bakrie

Advertisements

Jakarta, PADANGTODAY.COM-Upaya islah dalam rangka menghadapi pilkada tetap dilanjutkan oleh kedua kubu di Partai Golkar.

Setelah menang di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta, Agung Laksono mengincar pembahasan poin keempat islah terbatas. Yakni, meminta penandatanganan calon pilkada menjadi hak Agung selaku ketua umum hasil Munas Ancol dan Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal.

“Tidak ada jalan lain, kubu Aburizal Bakrie harus menerima putusan PTTUN. Penanda tangan adalah Agung Laksono dan Zainuddin Amali,’’ kata Yoris Raweyai, wakil ketua umum DPP Partai Golkar kubu Agung, di Jakarta kemarin (12/7).

Yoris menilai, poin keempat islah terbatas sebagaimana diketahui adalah terkait dengan penentuan pihak yang menandatangani berkas pencalonan di pilkada. Saat muncul putusan PTUN dan putusan provisi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kubu Ical –sapaan Aburizal– mengklaim berhak menandatangani berkas pencalonan dengan dasar kepengurusan munas Riau.

Kini putusan PTTUN berbalik menguntungkan kubu Agung. ’’Sekarang kubu Aburizal stop lah berkoar-koar,’’ sindir Yoris.

Ketua DPP Partai Golkar Ibnu Munzir menambahkan, penandatanganan islah sementara di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Sabtu (11/7) merupakan pasal pelampung. Demi kepastian partisipasi pilkada, siapa pun pemenang proses hukum sementara ini berhak membubuhkan tanda tangan pencalonan.

’’Dengan putusan PTTUN ini, semua sudah selesai dan klir. Begitu PTTUN mengesahkan kembali, (SK Menkum HAM) ini berjalan,’’ kata Ibnu.

Menurut Ibnu, tidak ada masalah jika kubu Ical mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengajuan kasasi tidak memengaruhi berlakunya SK Menkum HAM terkait dengan kepengurusan Partai Golkar hasil munas Jakarta (Ancol). ’’Persoalan dia kasasi, ini tetap jalan. Baru nanti setelah inkracht, (bila ada perubahan) ditindaklanjuti lagi,’’ ujarnya.

Ketua DPP Bidang Hukum Laurence Siburian menambahkan, secara hukum SK Menkum HAM sudah dinyatakan sah. Dalam pengertian lain, SK tersebut efektif kembali. Keputusan kubu Ical untuk mengajukan kasasi saat ini juga masih sebatas pernyataan. ’’(Kasasi) itu masih diucapkan, perlu memori alasan-alasan. Jadi, selama itu belum diputus, SK sudah sah,’’ kata Laurence.

Setelah putusan PTTUN, Laurence menyatakan bahwa pada 24 Juli nanti PN Jakarta Utara mengambil putusan. Laurence menilai, didasarkan kepada putusan PTTUN saat ini, seharusnya PN Jakarta Utara tidak mengambil putusan yang berbeda. ’’Seharusnya PN Jakut menyatakan tidak berwenang mengadili putusan, tidak dapat menerima,’’ ujarnya.

Laurence menambahkan, selain putusan PTTUN, kubu Agung saat ini tengah menunggu putusan judicial review Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Pasal 36 ayat 2 dan 3 PKPU tersebut digugat untuk dibatalkan.

Pasal terkait dengan penolakan KPU untuk tidak menerima SK pencalonan dari parpol yang masih bersengketa serta permintaan KPU agar parpol yang bersengketa islah itu dinilai sebagai bentuk intervensi.

’’PKPU itu sudah seperti undang-undang. Padahal, PKPU hanya mengatur internal, tidak bisa mengintervensi urusan parpol,’’ ujar Laurence.

Sehubungan dengan konsultasi KPU, pemerintah, dan DPR bahwa parpol berkonflik bisa ikut pilkada dengan syarat tertentu, Laurence memberikan catatan. Menurut dia, hasil rapat konsultasi yang memutuskan mengubah PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tidak bisa dilakukan saat ini.

’’Harus diingat, PKPU ini tidak boleh diubah sampai ada putusan judicial review dari MK. Selama putusan belum diambil, ini tidak boleh diubah-ubah,’’ ujarnya.

(bay/jpnn/mms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*