Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkab Tanah Datar Membaik, Kemenpar-RB Naikan Peringkat

Fhoto : Wabub Tanah Datar Zuldafri Darma abadikan piagam penghargaan dari Kemenpar-RB.(ddy)

Advertisements

Tanah Datar, www.padang-today.com,- Penerapan yang dilakukan oleh Pemkab Tanah Datar untuk mewujudkan Good Govermance dan Clean Governance membuahkan hasil, penerapan akuntabilitas dan transparansi pun cukup menggembirakan.

Hal itu dibuktikan pada hasil penilaian kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 lalu yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpar-RB), dinyatakan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Untuk itu, Kemenpar-RB memberikan Prediket “B” atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkab Tanah Datar.

“Ini berkat kerjasama yang baik lintas Organisasi Perangkat Daerah, sehingga kita berhak menerima piagam dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi,” ungkap Wakil Bupati Zuldafri Darma usai menerima piagam penghargaan dari Menpan-RB Asman Abnur atas naiknya peringkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkab Tanah Datar di Batam (25/01) lalu.

Wabup Zuldafri Darma juga mengatakan hasil yang diraih merupakan hasil komitmen bersama dari pimpinan hingga OPD yang memiliki program/kegiatan agar memenuhi prinsip Money Follow Program sesuai arahan Presiden RI dan Menpan-RB.

Ucapnya, sejak awal kepemimpinan dirinya dan Bupati Irdinansyah Tarmizi telah berkomitmen agar pengelolaan keuangan daerah yang baik sejalan dengan manajemen kinerja yang berorientasi hasil yang memuaskan.

“Di bidang pengelolaan keuangan daerah, kita sudah memperoleh prediket WTP selama 6 kali di mana 5 kali diraih secara berturut-turut dan itu tidaklah cukup tanpa diiringi Kinerja Instansi Pemerintah yang baik,”tutur Zuldafri Darma.

Fhoto : Wabup Tanah Datar Zuldafri Darma fhoto bersama Menpar-RB Asman Abnur dan staff ahli Kemenpar-RB Shadiq Pasadique.(ddy)

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan jika Pemerintah Daerah menyadari akuntabilitas tidak terbatas hanya pada pertanggungjawaban keuangan namun juga pertanggungjawaban non-keuangan, yaitu kinerja yang berupa output bahkan outcome atau benefit yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

“Kita akan terus berbenah, tahun lalu kita masih meraih prediket CC (cukup), Alhamdulillah tahun ini naik peringkat menjadi B (baik) dan tentunya ini berkat komitmen dan kerja keras seluruh OPD untuk meningkat kinerjanya serta di tahun berikutnya diharapkan bisa naik lagi menjadi BB (baik sekali) bahkan tidak mustahil menjadi A,” harap Mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar itu.

Ia juga mengingatkan, jika pemkab tidak akan berpuas diri atas hasil yang diraih. “Ke depan, upaya-upaya peningkatan kinerja terus digenjot, melalui perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang sesuai prosedur dan monitoring serta evaluasi yang berkala,” harap Zuldafri yang didampingi Asisten Ekobang Helfy Rahmy Harun, Inspektur Altri Suandi dan Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah.

Kabag Organisasi Adriyanti Rustam sebagai leading sektor penyusunan dokumen AKIP juga sebutkan Tanah Datar naik peringkat meraih prediket B dengan nilai 61,09 sedangkan tahun 2016, prediket CC dengan nilai 55,23.

“Adapun komponen yang dinilai, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja,” ulas Adriyanti.

Adriyanti katakan prediket B yang diraih bisa dikatakan akumulasi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas di OPD-OPD di antaranya perencanaan yang semakin baik, ini dibuktikan dengan terpilihnya Tanah Datar masuk 15 besar terbaik nasional penyusunan dokumen perencanaan.

“Begitu juga di bidang pelayanan publik, salah satu yang terbaik di Sumatera Barat dengan masuknya Tanah Datar sebagai kategori kepatuhan tinggi atas pelayanan publik oleh Ombudsman RI dan juga penghargaan Top 99 dari 3.054 inovasi se Indonesia dalam bidang inovasi pelayanan publik yakni inovasi jemput bola Dinas Dukcapil,” sebut Adriyanti.

Sementara di bidang pengawasan juga terus dibenahi, APIP Tanah Datar telah mampu mencapai level 3 dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan satu-satunya di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017. APIP didefenisikan sebagai seluruh proses audit, reviu, evaluasi dan kegiatan pengawasan. Tugas pengawasan dilakukan APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang menadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efesien.

Dalam acara yang diikuti oleh Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I (Sumatera, Banten dan Jawa Barat) itu, Adrriyanti juga mengatakan jika anggaran pembangunan, APBN dan APBD meningkat dari tahun ke tahun, harusnya terjadi juga peningkatan di berbagai sektor pembangunan, tapi yang kita lihat kita masih tertinggal dari negara lain” ucapnya.

Kegiatan ini juga dihadiri Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh dan Staf Ahli Menteri M. Shadiq Pasadigoe, Menpan-RB Asman Abnur.

Naiknya predikat Tanah Datar ini, Menpan-RB Asman Abnur menyampaikan jika ini bisa menjadi momentum bersama fokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja yang nantinya berdampak efektifitas dan efisiensi anggaran.

Asman sebutkan integritas perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran.

“Alhamdulillah tahun 2017 ini dari hasil asistensi dan bimbingan Kemenpan-RB diperkirakan telah terjadi efisiensi anggaran lebih kurang Rp. 41,15 Triliyun pada 5 Kementerian/Lembaga, 7 Pemprov dan 113 Pemkab/Pemkot,” terang Asman.(ddy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*