Limapuluh Kota di Akhir 2015, 60 Persen Lebih Anggaran Untuk Gaji Pegawai, PAD Minim

Deni Asra-Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota

Deni Asra-Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com– Kabupaten Limapuluh Kota makin miris tahun ke tahun. Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di kisaran Rp50-60 Miliar saja, ditambah kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terus-menerus menjadi hal yang sering dikeluhkan. Sementara, di sisi lain belanja pegawai menyedot APBD hingga 60 persen lebih.

”Ya, beginilah Limapuluh Kota hari ini, satu-satunya upaya ke depan yang harus ditempuh adalah meningkatkan sumber pendapatan daerah dari sektor-sektor potensial,” ungkap Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra di Sarilamak Jumat(25/12).

Politisi Partai Gerindra Limapuluh Kota ini menyampaikan warning dari Kementerian Keuangan, bahwa kondisi keuangan daerah yang terancam stagnan. Sebab hanya bergantung kepada Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Hal ini hanya bisa diantisipasi dengan cara menggenjot pendapatan daerah. Misalnya dari bahan tambang dan pariwisata. Sehingga, persoalan yang tengah dihadapi Limapuluh Kota bisa teratasi,”sebut Deni Asra.

Ditambahkan Deni Asra, apa yang disampaikan masyarakat dengan kondisi yang dilematis sangat wajar. Sebab APBD memang banyak disedot oleh belanja pegawai yang mencapai angka Rp500-600 milyar.

“Jadi bagaimana kita akan membangun dengan kondisi keuangan seperti ini. Jangankan berlari, merangkak saja akan sulit,” terang putra Kecamatan Mungka ini.

Tahun 2016, kata politisi muda ini, target PAD Limapuluh Kota diusulkan minimal Rp100 miliar oleh DPRD, dari angka Rp55 miliar pada tahun 2015.

“Sayangnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merasa terlalu berat, hingga hanya sanggup Rp72 miliar saja,” tambahnya lagi.

Deni Asra menyorot terkaitnya banyaknya pegawai, tidak hanya soal gaji. Namun juga tunjangan yang besar bagi setiap pegawai. Hal ini menjadi beban yang berat bagi APBD.

“Belum lagi Tenaga Harian Lepas (THL), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan  tenaga honor. Kita sudah minta datanya pada saat pembahasan APBD 2016 lalu,” katanya menjelaskan.

Jumlah APBD tahun 2016 Kabupaten Limapuluh Kota yang kini sedang dalam proses evaluasi gubernur berjumlah sekitar Rp1,2 triliun.

“60 persennya untuk belanja tidak langsung yang di dalamnya ada gaji pegawai, kemudian dari yang 40 persennya untuk belanja publik atau belanja langsung masih ada belanja jasa dan belanja pegawai. Artinya tidak sampai 40 persen untuk pembangunan,” beber Deni.

Kepiawaian Kepala Daerah ke depan akan diuji dengan kondisi daerah saat ini.”Kita lihat ke depan terobosan yang akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang menjabat dalam waktu dekat ini. Kita akan mendorong secara bersama-sama untuk melakukan pembenahan daerah,” Deni Asra berharap.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Limapuluh Kota, Indra Nazwar menyebutkan, kekurangan pegawai sudah menjadi persoalan serius sejak tahun 2011 lalu. Sebab, tidak ada penerimaan pegawai atau moratorium yang dimulai pada tahun 2011 silam.

“Sementara, saat ini data kita di BKD ada sekitar 1.800 kekurangan pegawai di Limapuluh Kota, termasuk tenaga guru. Kita sudah usulkan ke Kementerian Pendayagunaan APartur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), ketika pertemuan di Makasar pada (3/9) lalu,” terangnya.

Dari data BKD tercatat kekurangan pegawai terdapat di Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, tenaga Guru, Dinas Pertanian dan dinas dan instansi lainnya.

Jumlahnya yang cukup banyak yaitu pada tenaga guru, sementara kebutuhan tenaga pendidik ini menjadi salah satu yang paling mendasar.

“Sampai saat ini kita belum melihat adanya informasi penerimaan, sebab kita tidak berani memberikan informasi sebelum turunnya surat resmi dari pemerintah. hanya saja kita tetap berharap, sebutnya.

Kekurangan tenaga pendidik sejak beberapa tahun terakhir dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Limapuluh Kota, Radimas. Menurutnya jumlah kekurangan guru diprediksi mencapai 700 orang pada tahun 2016 nanti. Sementara jumlah tenaga honorer yang tercatat saat ini untuk guru mencapai 2000 lebih.

“Kita sudah usulkan ke BKD, mudah-mudahan dalam tahun 2016 nanti akan ada tambahan penerimaan PNS untuk tenaga guru,”sebut Radimas.(rel/dod)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*