LPMP Sulawesi Lakukan Pembekalan SB-SNP Pada Guru Sekolah

SB-SNPKendari, PADANGTODAY.com – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembekalan kepada pengawas, kepala sekolah, dan guru tentang sekolah berbasis standar nasional pendidikan (SB-SNP). Pembekalan ini dihadiri 36 peserta dengan fasilitator dari unsur Dosen UHO dan Widyaiswara/Staf LPMP Sultra. Ketua panitia La Mashuri mengatakan, sekolah diharapkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Untuk itu, diperlukan strategi pembinaan mutu pendidikan di sekolah dengan mengembangkan program SB-SNP secara bertahap. “Khusus Provinsi Sultra tahun 2014 dilaksanakan pada 12 sekolah sasaran pada 3 kab/kota yaitu Kota Kendari, Kab. Koltim, dan Kab. Konsel sebagai piloting,” katanya pada acara pembukaan di Kendari, Selasa (02/09/2014).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 Pasal 91, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan (SNP).

Mashuri mengatakan, tujuan pembekalan SB-SNP ini yaitu untuk memberikan penguatan program SB-SNP dan audit mutu internal kepada pengawas, kepala sekolah, dan guru di sekolah sasaran SB-SNP tahun 2014.

Kepala LPMP Sultra, Hanna, dalam sambutannya mengatakan, masih ada isu-isu pendidikan yang belum terselesaikan. Di antaranya, kesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya terselesaikan untuk semua jenjang pendidikan. Isu lain, Hanna menyebutkan upaya peningkatan kualitas pendidikan belum memberikan hasil sesuai harapan. “Demikian pula dengan desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang belum berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan dan karakter bangsa, dan isu inefisiensi biaya pendidikan,” katanya.

Hanna juga menuturkan, masalah yang terjadi di dunia pendidikan disebabkan belum adanya standar yang digunakan. Akibatnya, pendidikan belum mampu mengembangkan kepercayaan diri yang utuh, saling menghargai perbedaan, penyatuan karakter suku bangsa, juga belum membentuk politik identitas. “Pembelajaran belum menjadi sarana berfikir,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Hanna memandang standarisasi merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin kualitas “input, output, out come” pendidikan dalam rangka responsibilitas moral kepada masyarakat. Oleh karena itu kompetensi yang perlu distandarkan yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. (md/nol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*