LPSE Hemat Belanja Daerah, LKPP Apresiasi Komitmen Pemko

Padangpanjang,padangtoday.com—Mewujudkan komitmen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan menggunakan sistem elektronik, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diresmikan langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), baru-baru ini bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Advertisements

Ketua LKPP Agus Raharjo menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang dengan telah diresmikannya LPSE daerah tersebut. Menurutnya, Padangpanjang kota ke dua di Sumbar dari kabupaten yang terdapat pada 5 provinsi yang telah menerapkan sistem LPSE dalam pengelolaan lelang barang dan jasa.

Disampaikannya penggunaan LPSE untuk Indonesia secara umum saat ini mencapai 314 transaksi lelang elektronik dengan jumlah catalog yang mencapai 15 triliun jenis barang dan jasa. Berdasarkan jumlah tersebut, perhitungan LKPP terhadap penghematan keuangan negara mencapai sekitar Rp65 triliun hingga akhir 2014.

“Meski memiliki efek positif tersebut, LKPP menemukan masih adanya indikasi kecurangan yang kemudian disanksi dengan tidak dizinkan mengakses 608 server yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu indikasi yang ditemukan tersebut, yakni adanya upaya akses dari satu internet protocol (IP),” ujar Agus kepada wartawan.

Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis, mengatakan komitmen Pemko untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem elektronik melalui LPSE tersebut sudah lama dipersiapkan. Kali ini dikatakannya, kesiapan LPSE sudah 100 persen matang untuk menjalankan proses lelang secara terbukan dan transparan.

“Kita ingin persaingan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Padangpanjang ini berjalan dengan lancar, tepat dan aman tanpa adanya permainan oleh oknum tertentu,” tuturnya.

Kesiapan LPSE sendiri disampaikannya, selain perangkat yang lengkap seperti server database berupa aplikasi dan jaringan pengaman, juga dilengkapi ruangan khusus berupa beeding room untuk membantu rekanan menggunakan buku manual sebagai syarat utama suatu LPSE selain. Ditegaskannya LPSE Pemko Padangpanjang diakui telah memenuhi 17 item persyaratan LKPP.

“Kemudian kita juga memiliki training room untuk pelatihan kelompok kerja (pokja) ULP, PPK, Pengelola anggaran dan panitia pengadaan. Kemudian LPSE kita juga didukung software dan hardware yang dinilai sudah memenuhi standar LKPP. Target kita ke depan cenderung pada penyediaan barang jasa untuk E-Katalog,” jawab Wako Hendri. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*