Majelis Hakim Tolak Pengaduan Pengadu, DKPP Perintahkan Rehabilitasi Nama Baik


Advertisements

Padang-today.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan memerintahkan merehabilitasi nama baik para komisioner Bawaslu Sumbar dalam sidang pembacaan putusan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (23/6).

Majelis hakim dalam sidang putus menolak Pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi Nama Baik  teradu 1 Surya Efitrimen  selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Provinsi  Sumtera Barat,  dan teradu 2 Vifner, Teradu 3 Elly Yanti, teradu 4 Nurhaida Yetti dan Teradu 5 Alni   masing – masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sejak putusan ini dibacakan.

Majelis juga memerintahkan Bawaslu untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari sejak dibacakan serta memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi Pelaksanaan putusan ini.

Dalam persidangan majelis menyebutkan meskipun tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku, DKPP mengingatkan kepada Para Teradu untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada pihak yang telah bertindak aktif menyampaikan dugaan pelanggaran.

Meskipun Pengadu tidak secara formal menyampaikan dugaan pelanggaran dengan mengisi formulir laporan sebagai Pelapor, namun DKPP
berpendapat seharusnya tidak ada kerugian bagi Para Teradu untuk menyampaikan hasil penanganan laporan kepada yang bersangkutan. DKPP juga berpendapat bahwa
penyampaian informasi tersebut merupakan bentuk pelayanan guna memberikan kepastian hukum serta menunjukkan kerja yang akuntabel dan profesional.

Sidang ini diagendakan untuk membacakan putusan dari 12 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang melibatkan 55 Teradu. Jenis sanksi yang dijatuhkan DKPP dalam sidang ini adalah Peringatan (11), Peringatan Keras (1), Pemberhentian dari Jabatan Ketua (1) dan Pemberhentian Tetap (2).

Sementara itu, sebanyak 41 penyelenggara pemilu direhabilitasi nama baiknya oleh DKPP karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu (KEPP).

Majelis sidang terdiri dari Ketua dan Anggota DKPP, yaitu Dr. Alfitra Salamm, APU (Ketua Majelis), Dr. Ida Budhiati, Prof. Teguh Prasetyo dan Didik Supriyanto, S.IP., M.IP.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen menyebutkan majelis hakim DKPP memutuskan menolak pengaduan Pengadu seluruhnya dan memerintahkan melakukan rehabilitasi nama baik para komisioner Bawaslu.

“Dalam sidang kode etik terbuka pada hari Rabu(23/6), majelis hakim menolak pengaduan pengadu seluruhnya sert DKP memerintahkan dilakukan rehabilitasi nama baik para komisioner,”sebut dia.

Hasil putusan DKPP, maka Bawaslu untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari sejak dibacakan serta Bawaslu untuk mengawasi Pelaksanaan putusan ini. (dpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*