Mantan Walinagari Sikucua Desak Bupati Padangpariaman Laksanakan Putusan MA

Padang-today.com__Alizar mantan Walinagari Sikucur, Kabupaten Padangpariaman, Sumbar, meminta Pemerintah setempat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung yakni mengembalikan jabatannya sebagai wali nagari di tempat itu.

Advertisements

Permohonan kasasi diajukan Bupati Padangpariaman ke MA ditolak terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor 64/B/2017/PT.TUN-MDN ditolak oleh MA, maka dari itu segera laksanakan putusan tersebut,”kata Alizar saat ditemui di Padang.

Pemberitahuan putusan kasasi nomor 369 K/TUN/2017 telah dikirim oleh MA melalui PTUN Padang dan telah diterima oleh Alizar selaku termohon kasasi yang dahulunya adalah alat penggugat dalam perkara No.20/G/2016/PTUN-PDG.

Amar putusan kasasi tersebut menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Bupati Padangpariaman), serta menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000

Pihak Bupati membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 341/KEP/BPP/2016, tentang pemberhentian sementara Alizar sebagai Walinagari Sikucur, Kabupaten Padangpariaman,”tegas Alizar.

Alex Yuliandra Kuasa Hukum Alizar merasa bersyukur atas putusan MA tersebut, kebenaran akhirnya terbuka dan keadilan didapat oleh kliennya bernama Alizar. Sebelumnya Alizar diberhentikan sebagai wali nagari Sikucua oleh Bupati Padangpariaman dengan terbitnya SK Nomor 341/KEP/BPP/2016 serta adanya tuduhan dugaan penggelapan uang honor staf/kaur dan walikorong sebesar Rp117 juta lebih.

Kebenar suatu kasus terbuka, kliennya menang gugatan dan permohonan kasasi Bupati ditolak oleh MA. Untuk itulah Bupati Padangpariaman melaksanakan putusan MA tersebut,”katanya.

Selain itu, Alizar merasa dirugikan dan nama baik tercemar melaporkan pada pihak kepolisian terkait dugaan pihak-pihak yang membuat dan menggunakan bukti palsu dalam persidangan di PTUN Padang. “Hal ini dilakukan kliennya untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menghalalkan berbagai cara untuk menjatuhkan,”ujar Alex.

Ia menambahkan, padahal kliennya telah kehilangan uang honor staf/kaur dan walikorong sebesar Rp117 juta lebih berada dalam mobil. Telah dilaporkan pada pihak kepolisian terkait kehilangan uang tersebut.

Namun saat ini kasus kehilangan uang dalam mobil belum ada ujung pangkalnya di kepolisin,”imbuhnya.

Sementara itu tempat terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setkab Padangpariaman, Rifki Monrizal saat dikonfirmasi tentang ditolaknya permohonan Kasasi Bupati Padangpariaman oleh Mahkamah Agung (MA), tentang perkara Kasasi Nomor: 396 K/TUN/2017, dirinya mengaku memang sudah dapat kabar atas putusan MA itu.

Tapi apa isi dari petikan putusan ditolaknya permohonan itu MA, belum saya lihat. Soalnya saya saat ini sedang di luar kota untuk hadir sebuah pertemuan,”katanya.

Keluarnya putusan penolakan dari MA itu lanjut Rifki tentunya akan dipelajari terlebih dahulu dan membicarakan dengan Bupati Padangpariaman. “Hal lainnya kami juga sedangkan pikir-pikir akan menggunakan upaya hukum lainnya yakni Peninjauan Kembali pada MA terkait objek permohonan yang dilayangkan.

Mungkin dalam beberapa hari kedepan akan kami tentukan langkah kami selanjutnya, apakah akan lakukan PK atau hal lainnya,” kata dia menghakiri. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*