Masyarakat Sikucur Desak Bupati

Advertisements

Padang-today.com__Pasca ditolaknya kasasi Bupati Padangpariaman oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) tanggal 14 September 2017, masyarakat Nagari Sikucur meminta Pemerintah Kabupaten Padangpariaman untuk mengaktifkan kembali Alizar sebagai Wali Nagari Sikucur.

“Sudah jelas Wali Nagari kami dinyatakan tidak bersalah dengan keputusan dari PTUN Padang bahwa Wali Nagari kami menang,” kata H. Asmar salah satu tokoh masyarakat Basuang Nagari Sikucur, Kamis, (26/4/2018) di Padangpariaman.

Menurutnya, berdasarkan keputusan MA, Alizar terbukti tidak bersalah dan melanggar hukum, untuk itu kita harapkan Bupati Padangpariaman mengaktifkan kembali Alizar sebagai Wali Nagari Sikucur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk apa sama kita lama sekali Pj Wali nagari itu, kita butuh wali nagari yang definitif,” tegasnya.

Seperti diketahui, jelasnya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Padangpariaman Nomor : 341/KEP/BPP/2016 yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Wali Nagari Sikucur tanggal 22 Agustus 2016.

Pada tanggal 5 September, katanya, Alizar mengugat Bupati Padangpariaman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dan dinyatakan menang.

Kemudian, Bupati Padangpariaman melalui kuasa hukumnya melakukan kasasi ketingkat MA dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 20/G/K/2016/PTUN-PDG Banding Nomor : 64/B/2017/PT.TUN-MDN.
September 2017 lalu, kasasi tersebut ditolak oleh MA RI.

Sementara itu, masyarakat Koto Hilalang, tempat kelahiran Alizar, juga mendesak Bupati Padangpariaman agar mengambil tindakan dan terhadap ditolaknya kasasi Pemkab Padang Pariaman oleh MA. Sebab, sudah tujuh bulan pasca keputusan MA, bupati belum mengambil tindakan untuk mengaktifkan kembali Alizar.

“Dalam waktu dekat kita akan adakan demontrasi ke kantor bupati di Parik Malintang,” ungkap tokoh pemuda Koto Hilalang, Dani Tanjung.

Dihubungi secara terpisah, Kamis (26/4/2018) siang, Kabag Hukum Setdakab Padang Pariaman Rifki Monrizal ketika dikonfirmasi wartawan, sampai berita ini diturunkan belum memberikan penjelasan.

Sewaktu dikonfirmasikan lagi via WhatsApp-nya, Kamis malam, Rifki Monrizal menjelaskan, sewaktu dirinya dikonfirmasi wartawan – siang tadi – dirinya sedang rapat.

Untuk itu, ia mengajak bertemu kembali untuk mengonfirmasikan perihal penolakan kasasi oleh MARI dimaksud.

“Jawaban saat ini, telah masuk surat dari Bamus (Badan Permusyawaratan – red) dan masyarakat Sikucur tentang Penolakan Pengukuhan Kembali Sdr Alizar. Surat itu ditujukan kepada Bupati Padang Pariaman dan PTUN Padang. Oleh karena itu, Bupati belum melaksanakan keputusan tersebut dan Bupati telah menyampaikan surat melalui kuasa hukum ke PTUN Padang,” tulis Rifki.

Ia menambahkan, (Bupati Padang Pariaman) tidak bisa melaksanakan putusan MARI tersebut dikarenakan ada penolakan dri masyarakat di Nagari Sikucur. Oleh pertimbangan tersebut maka bupati sebagai kepala daerah mempunyai kewenangan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat di butuhkan oleh daerah dan atau masyarakat (pasal 65 ayat 2 huruf (d) UU 23 Tahun 2014).

Dasar kedua, lanjut Rifki Monrizal,.UU Nomor 30 Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 6 Ayat (1) Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan. (tim)

Copy salinan putusan MA RI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*